SAMARINDA – Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda dan RSUD IA Moeis baru saja dipilih sebagai panutan rencana penetapan zona integritas untuk menciptakan zona bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas dan melayani (WBBM). Pemilihan dilakukan pada rapat yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (12/7) kemarin.
Hal ini diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Burhanuddin, saat ditemui usai rapat di Balai Kota Samarinda. Ia mengatakan sebelumnya sudah ada empat OPD yang dipilih untuk menjadi contoh bagi OPD lainnya agar menjadi zona WBK dan WBBM di Kota Tepian. Empat OPD tersebut yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kecamatan Samarinda Ulu, Puskesmas Mugirejo, dan PDAM Kota Samarinda.
“Dipilihnya beberapa OPD ini untuk menjadi objek bagi persiapan zona WBK dan WBBM yang nantinya dapat dijadikan contoh OPD lainnya,” kata dia.
Indikator pemilihan OPD tersebut menurut Burhanuddin adalah jumlah pelayanan publiknya. Artinya, OPD inilah yang paling banyak memberikan pelayanan atau berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Disdukcapil atau puskesmas.
“Jadi tujuan dari penetapan zona integritas ini ialah untuk meningkatkan pelayanan kualitas publik dan memberikan rasa puas kepada masyarakat. Kemudian, untuk memberi pelayanan yang transparan dan bebas dari korupsi,” jelas Burhan.
Pria yang menjabat sebagai Asisten III Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda ini juga menjelaskan, yang paling penting dalam penetapan zona integritas ini bukanlah mengenai seberapa banyak warga yang dapat dilayani OPD atau puskesmas dalam sehari. Namun lebih kepada kepuasan masyarakat. Kepuasan dalam artian pelayanan yang ramah, efisiensi waktu dan tanpa ada pungutan.
“Intinya yang menjadi penilaian adalah pelayanan terbaik dari masing-masing OPD dan kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Nantinya, Inspektorat dan Bagian Organisasi akan melakukan pembinaan agar OPD tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat. Setelah itu mereka akan diberi penilaian dan dievaluasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.
“Diharapkan dengan adanya role model ini akan menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”pungkasnya. (*/dev)
