BONTANG – Pemkot Bontang memberikan tanggapan positif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disampaikan DPRD, Selasa (11/7) kemarin. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 2 tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Penyampaian tersebut tertuang dalam rapat kerja antara DPRD dengan Pemkot Bontang, terkait penyampaian pendapat terhadap satu Raperda inisiatif DPRD, dimana pihak Pemkot Bontang diwakili oleh Wakil Wali Kota, Basri Rase.
“Saya setuju untuk dilakukan perubahan terhadap Perda nomor 2 tahun 2005,” ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan tersebut dijadikan dasar pemerintah daerah, untuk merumuskan kebijakan mengenai pemberian penghasilan DPRD, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, dan belanja penunjang kegiatan DPRD.
Tanggapan dari Pemkot Bontang terkait Raperda tersebut yakni pertama, pada ketentuan umum pasal 1 terdapat beberapa perubahan dalam pengertian, dimana dalam Raperda hanya disebutkan empat poin yang diubah.
“Agar disesuaikan dengan sistematika penyusunan peraturan, yakni menyebutkan seluruh pengertian dalam ketentuan umum pasal 1 dan menyesuaikan terhadap pengertian yang diubah,” tambahnya.
Kedua, terkait pasal 10 menyebutkan, bahwa penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses. Dalam Raperda terdapat dua item yang belum dijelaskan dalam pasal, sehingga perlu penyisipan dua pasal.
“Pasal 11B menjelaskan mengenai uang paket dan pasal 11C mengenai tunjangan jabatan,” ungkapnya.
Ketiga, perlunya kecermatan terkait ketentuan Pasal 14D Perda kota Bontang nomor 1 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Bontang nomor 2 tahun 2005. Dimana mengatur mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah, mengingat peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan teknis dari PP nomor 18 tahun 2017 belum terbit hingga saat ini.
“Dikoordinasikan dengan Kemendagri mengenai besaran pengelompokan kemampuan keuangan daerah, supaya ada kepastian hukum dalam penetapan Perda ini,” tandasnya.
Pembahasan ini tertuang dalam rapat kerja DPRD dengan Pemkot Bontang, dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terkait tiga Raperda inisiatif Pemkot Bontang, dan penyampaian pendapat wali kota terhadap satu raperda inisiatif DPRD. Rapat ini digelar di ruang rapat 3 Sekretariat DPRD Bontang dimulai pukul 14.00 Wita. (*/ak)
