bontangpost.id – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Tamrin, menyorot rencana penanganan banjir di Kota Taman. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan dari Pemkot Bontang untuk membuat embung di area Kelurahan Gunung Telihan. Tepatnya depan Waduk Kanaan atau sisi sebelah kanan jalan ketika dari simpang empat RSUD Taman Husada.
Pasalnya, jika hanya mengandalkan rencana pemanfaatan Bendungan Suka Rahmat maka membutuhkan waktu. Mengingat saat ini masih dalam pengurusan amdal oleh Pemprov Kaltim. Pun demikian, berdasarkan informasi titik lokasi bendungan, maka masih ada debit yang masuk ke Bontang. Walaupun angkanya turun drastis tidak seperti saat ini.
“Jadi yang perlu dilakukan ialah menahan debit air di Telihan sebelum masuk pusat kota. Jangan memikirkan melebarkan sungai tetapi bagaimana cara supaya debit itu tertahan,” kata Tamrin.
Embung itu nantinya dipasang pelimpas. Sehingga dapat mengatur volume air yang keluar menuju saluran drainase lainnya. Dijelaskan dia, kondisi Waduk Kanaan belum optimal untuk menangani banjir. Jika hujan setengah hari maka volume tampungan sudah membeludak dan lari ke Sungai Bontang.
“Karena luas Waduk Kanaan itu sangat kecil. Ketika air penuh maka reduksi terhadap banjir itu hilang terutama bila debit air dari hulu tetap tinggi,” ucapnya.
Disinggung mengenai luasan embung memang membutuhkan pengukuran dan perencanaan. Namun, pemilihan lokasinya juga harus diperhatikan. Terkhusus area yang tergenang di sekitar lokasi tersebut. Jika itu diwujudkan, maka Pemkot harus membatasi permukiman di wilayah tersebut.
“Jadi dari embung itu kemudian dihubungkan menuju sungai yang mengarah waduk Kanaan,” tutur dia.
Berkenaan dengan opsi menyodet Sungai Bontang, memang ini bisa dilakukan untuk memecah debit air. Terkhusus di anak sungai yang berdekatan dengan area pintu masuk PT Badak LNG. Tetapi, kembali jika kondisi air laut pasang maka genangan akan terjadi di bagian hilir. Bila tidak ditahan di bagian atas Waduk Kanaan.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bontang mengusulkan pembuatan masterplan penanganan banjir. Rencananya akan menggandeng akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Usulan itu pun telah disodorkan ke legislator pada awal pekan lalu.
Anggaran untuk pembuatan masterplan itu mencapai Rp 1,5 miliar. Diajukan pada pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin Syah mengatakan pertimbangan ini diajukan saat pergeseran ialah masih adanya waktu untuk penyusunan masterplan di tahun ini.
Ditenggat akhir tahun dapat rampung. Jika ini diundur maka perbaikan maupun pembangunan infrastruktur penanganan banjir secara otomatis baru bisa dimulai di 2023.
“Karena harus ada perencanaan dulu. Ini sangat mendesak. Kalau tidak bisa di pergeseran ini maka praktis perencanaan baru bisa 2022. Imbasnya pengerjaan tahun berikutnya. Keburu diterjang banjir lagi,” ucapnya.
Terkait dengan pembiayaan pengerjaan infrastruktur penanganan banjir, dijelaskan dia, tidak melulu menggunakan APBD Bontang. Sumbernya bisa dari bantuan pemerintah pusat ataupun Pemprov Kaltim. Namun, hingga kini belum mendapat lampu hijau dari dewan. Meski demikian, DPRD berkomitmen menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Taman. (*/ak/ind/k15)
