BONTANG – Banjir menjadi momok bagi masyarakat Bontang. Meski tidak diguyur hujan, terkadang beberapa daerah terdapat genangan air. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung menilai perlu upaya penanganan yang serius agar permasalahan banjir teratasi. Sayangnya hal ini tidak diimbangi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Bontang. Pasalnya jumlah anggaran yang dialokasikan masih terbilang minim.
“Tidak elok kalau pemerintah pusat, provinsi, dan perusahaan nantinya membantu, tetapi Pemkot hanya sedikit mengeluarkan anggarannya,” kata Henry saat mengikuti rapat kerja bersama Pansus Banjir DPRD Bontang, di Auditorium Taman 3 Dimensi, Senin (30/7) kemarin.
Politikus Gerindra ini pun menyoroti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Pemkot Bontang di tahun anggaran 2017. Tak main-main, jumlahnya mencapai Rp 189 miliar. “Katanya defisit tetapi ada Silpa Rp 189 miliar. Bayangkan kalau Silpa itu digunakan untuk persoalan banjir, masalah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Di samping itu Henry mengatakan, Bendungan Suka Rahmat bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, Waduk Kanaan juga pantas mendapatkan perhatian serius. Apalagi Pemkot Bontang sudah mengucukan anggarannya. “Kenapa tidak diteruskan? Alasannya, karena hutan lindung. Tapi, kenapa lahan dibebaskan,” tanya suami dari Wakil DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan ini.
Senada, anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (Dapil) V Bontang-Berau-Kutim, Rusianto menyebut, dibutuhkan penanganan banjir secara lintas sektor. Dengan mengajak pemerintah pusat dan provinsi perihal penganggarannya. Akan tetapi, juga harus ada keseriusan dari Pemkot Bontang sendiri.
“Minimal ada keseriusan dari tuan rumah untuk mencari penyebab dan penanganannya. Apakah dibuat kanal atau dibuat penampungan sementara,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
Sementara anggota DPRD Kaltim lainnya Ferza Agustia menyampaikan, sejak 2013 perencanaan pembangunan Bendungan Suka Rahmat sudah terdapat Detail Engineering Design (DED). Diprediksi membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk menyelesaikannya. “Bukan cuma masalah anggaran dan analisis dampak lingkungan (Amdal), tetapi juga sertifikasi lahan,” ungkap Ferza. (ak)
