bontangpost.id – Upaya Pemkot yang mengajukan kuota BBM bersubsidi jenis solar akan ditentukan pada pertengahan bulan depan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan pengiriman surat ke Pemprov urung dilakukan.
“Kami menunggu hasil pertemuan dengan BPH Migas yang digagas Komisi II DPRD,” kata Arif.
Ketua Komisi II DRPD Rustam menuturkan rencana pertemuan sejatinya dilakukan pada pekan lalu. Tetapi kegiatan tersebut mengalami penundaan. Berdasarkan balasan surat dari BPH Migas bahwa jajaran direksi masih belum bisa bertemu jika agenda tetap dipaksakan di waktu tersebut.
“Karena tidak ada pimpinan yang bisa mengambil kebijakan maka kami tunda hingga 15 Februari mendatang,” ucapnya.
Nantinya legislator juga akan didampingi oleh eksekutif. Mulai dari Sekkot, Asisten Perekonomian, Kabag Perekonomian, hingga OPD terkait. Membawa data penunjang. Sehubungan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan bbm jenis tersebut selama kurun satu tahun ini. Di tambah data jumlah kuota yang diberikan dalam jangka waktu belakangan ini.
“Data itu supaya dapat menjadi faktor pertimbangan agar pengajuan penambahan kuota itu disetujui,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Ia berharap BPH Migas menyetujui permintaan ini. Mengigat dengan pengurangan kuota maka potensi antrean kendaraan yang membutuhkan solar semakin menjadi. Pasalnya tahun lalu dengan kuota yang lebih banyak di akhir tahun terjadi antrean panjang.
Rustam juga juga tidak percaya dengan data pertamina bahwa stok tahun lalu untuk solar di Bontang berlimpah. Karena kondisi ini berbeda dengan yang ada di lapangan. Justru terkesan terjadi kelangkaan. Jika pengurangan ini disebabkan banyaknya penyelewengan maka bukan jatah penyaluran yang dilakukan.
“Jangan biarkan warga yang membutuhkan solar jadi korban. Harusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” tutur dia.
Wakil rakyat dapil Bontang Utara ini menilai saat ini korban dari kebijakan ini ialah sopir pengangkut barang. Mengingat sopir harus mengantre setelah mengantarkan barang. Padahal sejatinya waktu itu digunakan untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Imbasnya yakni kuantitas pengantaran berkurang. “Kalau pimpinan perusahan yang menganggap itu risiko pekerjaan maka kasihan sopir,” terangnya.
Legislator juga beranggapan bahwa informasi pengurangan kuota ini terkesan mendadak. Bila diketahui pada akhir tahun maka upaya pengajuan penambahan bisa dilakukan sebelum memasuki tahun berjalan. “Kami justru baru tau awal pekan ini,” sebutnya.
Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022. Pada tahun lalu berdasarkan data dari Diskop-UKMP, realisasi penyaluran solar mencapai 17.200 kiloliter. Terdapat sisa kuota yakni 57 kiloliter. Adapun pertalite realisasinya mencapai 25.351 kilolter. Sisanya angka masih banyak yakni 807 kiloliter. (ak)
