bontangpost.id – Lambat rampungnya proyek penurapan Sungai Bontang mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Agus Haris. Pasalnya ada titik lemah dalam pengawasan kontraktor kali ini. Padahal kegiatan ini memiliki dampak positif bagi warga Kota Taman. Dalam penanggulangan ancaman musibah banjir.
“Pengawas harus jeli. Bila progres pekerjaan dalam kurun seminggu tidak tercapai maka harus segera ambil tindakan. 99 persen itu kesalahan kontraktor. Ini harus dicari dulu,” kata Agus Haris.
Faktor molornya bisa dari beberapa aspek. Mulai dari kekurangan material alam, maupun SDM. Bentuknya jika pasokan kebutuhan material yang belum terpenuhi harus segera mengambil jalan lain. Pun demikian bila volume pengerjaan terhambat karena kurangnya sumber daya manusia. Jalan keluarnya ialah menambah pekerja.
“Kalau itu luput maka kelemahan pengawasan,” ucapnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini sanksi tetap harus dijatuhkan kepada kontraktor. Wujudnya ialah tidak bisa mendapatkan pekerjaan di lingkup Bontang. Baik itu merupakan kucuran anggaran pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, maupun Pemkot Bontang.
“Harus ada punishment kepada kontraktor yang mengerjakan,” ucapnya.
Terkait dengan lambat mulainya proses lelang itu bukan menjadi tanggung jawab Pemkot Bontang. Sebab mutlak itu ranah Pemprov Kaltim. Karena mereka yang memberikan porsi anggaran tersebut. Ia menyakini ada proses pembahasan dana transfer yang membutuhkan waktu. Meskipun skema lelang dipercayakan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bontang.
“Terkait admnistrasi juga bisa menjadi kendala soal persiapan lelang,” terangnya.
Kaltim Post mendapatkan informasi tambahan bahwa tender ini dimulai dua bulan sebelum pergantian tahun. Bahkan, kucuran anggarannya lebih besar dari tahap awalnya.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku proyek ini senilai Rp 28 miliar. Bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. Panjang penurapan ialah 800 meter kanan dan kiri bahu sungai. Nominal termasuk pembuatan jalan inspeksi di kedua sisi. Mulai dari jembatan dekat SDN 010 Bontang Utara hingga Perum Griya Tata Selaras.
Ia menilai start awal durasi pengerjaan tidak tepat. Mengingat kondisi iklim di Kota Taman terkadang diguyur hujan. Akibatnya pengerjaan molor hingga bulan kedua tahun selanjutnya.
“Kenapa dimulai mendekati akhir tahun,” katanya.
Diketahui, lanjutan penurapan ini dikerjakan oleh PT Palem Citra Indonesia. Perusahaan asal Samarinda ini mengalahkan 31 perusahaan lain yang ikut lelang. Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) penanadatanganan kontrak dilaksanakan pada 29 Oktober 2020.
Sebelumnya, PT Bumi Lansirang telah menyelesaikan proyek senilai Rp 18 miliar. Tepatnya pada Desember silam. Sebagai informasi anggaran bankeu untuk proyek ini semula Rp 40 miliar. Dipangkas di tengah tahun lalu imbas relaksasi pandemi Covid-19. Konon, tambahan sebsar Rp 10 miliar merupakan pengalihan anggaran dari pendanaan MTQ. (*/ak)
