SANGATTA – Terminal tipe B dengan klasifikasi kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Sangatta telah diadiambil alih Pemprov Kaltim. Pindah tangan tersebut berlaku sejak 2017 lalu.
“Benar sekali, kami selaku operator terminal Sangatta sekarang bekerja di bawah naungan Dishub Provinsi. Tidak lagi di bawah kabupaten,” ucap Budi Operator Terminal Sangatta KM 3 Sangatta Selatan, Kamis (25/1) kemarin.
Sesuai dengan peraturan pemerintah terminal tipe A dengan klasifikasi kendaraan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Sedang terminal tipe B dengan klasifikasi AKDP dikelola Dishub Provinsi. Dan terminal tipe C untuk melayani Angkutan Antar Desa (ADES) dikelola oleh Dishub kabupaten.
Hal tersebut menjadi alasan operator terminal Sangatta tidak lagi melakukan koordinasi rutin dengan Dishub Kutim. Saat ini mereka hanya melakukan koordinasi langsung ke Dishub provinsi.
“Kalau dulu koordinasinya sama Dishub Kabupaten. Tapi sekarang langsung ke pusat, Dishub provinsi. Paling kalau Dishub kabupaten lagi butuh data baru koordinasi dengan kita. Itupun tidak setiap hari,” ujarnya.
Operator tersebut bekerja sebagai penanggungjawab terminal. Pegawai Dishub berjumlah tiga orang itu langsung dibawahi Dishub Provinsi. Tidak ada pekerja lain dari Dishub kabupaten sendiri.
“Kita bekerja sebagai Dishub provinsi. Bukan lagi kabupaten.
Kalau dari kabupaten sendiri sudah tidak ada pegawai Dishub sekarang. Jika terjadi sesuatu kami yang mengambil keputusan”, jelas Sukirman salah seorang pegawai lainnya.
Dirinya menjelaskan Sangatta belum memiliki terminal sendiri. Menurutnya terminal tipe C adalah terminal yang akan dibangun oleh pemerintah. Belum diketahui kepastiannya mengenai pemberitaan tersebut.
“Belum tahu kapan dibangun terminal milik kabupaten sendiri. Tapi isunya akan dibangun terminal tipe C di kawasan pasar induk Sangatta Utara,” tuturnya.
Beberapa kendala kerap mereka alami. Ditengah masa transisi seperti ini menjadi waktu tersulit bagi mereka ketika menghadapi masalah. Pasalnya jarak kantor Dishub provinsi tidak dekat.
“Agak sulit kalau ada masalah, mau pengaduan ke atasan jauh sekali. Menunggu kedatangan mereka bisa besok baru sampai. Mau tidak mau kita dituntut cerdas untuk menghadapi masalah”, tutupnya. (*/la)
