SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), Rabu (25/1) kemarin memanggil beberapa petinggi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC). Menyusul banyaknya laporan warga terkait beberapa permasalahan klaim lahan diatas areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan batu bara terbesar di Indonesia tersebut.
Assisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Mugeni mengatakan, ada 10 poin laporan yang dibahas dalam pertemuan tersebut (lengkap lihat grafis). Dari laporan tersebut, beberapa diantaranya ada yang sudah diselesaikan perusahaan secara kekeluargaan. Namun ada juga yang harus diproses melalui jalur hukum dan masih menunggu hasil persidangan.
“Dua laporan statusnya sudah selesai. Kemudian beberapa lagi, masih menunggu proses hukum. Jadi perusahaan tetap menunggu hasil dari proses gugatan itu,” kata Mugeni usai memimpin rapat.
Selain itu, kata dia, juga klaim tuntutan ganti rugi warga yang tidak rasional. Sementara pada areal tersebut tidak ada aktifitas yang dilakukan perusahaan. Sehingga perusahaan juga sulit untuk memenuhi tuntutan warga tersebut.
“Bagaimana perusahaan mau penuhi tuntutan, kalau tidak ada kegiatan diareal itu. Belum lagi, lahan yang diajukan terindikasi ada tumpang tindih lahan antar warga,” sebutnya.
Itu sebabnya, kata Mugeni, lewat pertemuan tersebut managemen KPC diminta menjelaskan semua permasalahan yang dilaporkan warga ke pemerintah tersebut. Sehingga, permasalahan yang belum selesai bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Jadi hasil rapat itu langsung kami (pemerintah, Red.) sampaikan ke warga. Bagaimana progres yang sebenarnya. Kalau yang masih diproses hukum yah, kita tunggu hasilnya. Jadi tidak ada lagi yang ngotot-ngototan. Jadi kalau perusahaan yang kalah maka harus membayar. Begitu juga sebaliknya, jika tidak terbukti warga harus menerimanya,” ucap Mugeni.
Dia juga memastikan, pemerintah akan selalu siap memfasilitasi laporan warga terkait permasalahan dengan perusahaan. Sehingga dirinya berharap jangan ada lagi anggapan warga kalau pemerintah berpihak terhadap perusahaan.
“Makanya kami siapkan rekapitulasi permasalahan yang diajukan warga. Itu bukti kalau pemerintah serius. Bahkan, akan terus dikawal sampai kasus itu selesai,” tegasnya. (aj)
