BONTANGPOST.ID, Bontang – Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi salah satu perhatian Fraksi Gerindra DPRD Bontang dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan agar pemerintah kota memiliki ruang fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, mengatakan capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,49 persen dari target patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk mengurangi kesenjangan antara PAD dan pendapatan transfer.
“Yang perlu terus kita dorong adalah bagaimana kontribusi PAD semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer bisa dikurangi,” ujar Sem Nalpa.
Menurutnya, peningkatan PAD bukan hanya berkaitan dengan menambah penerimaan daerah. Lebih dari itu, kekuatan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Bontang tidak hanya mengoptimalkan sumber PAD yang sudah berjalan. Pemerintah juga dinilai perlu melihat berbagai potensi ekonomi maupun aset daerah yang masih dapat dikembangkan menjadi sumber penerimaan.
Sem Nalpa menyebut inovasi dalam pengelolaan potensi daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur pendapatan. Menurutnya, peluang baru perlu terus dicari agar peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan.
“Pemerintah perlu terus mencari terobosan. Sektor yang sudah menjadi sumber PAD tetap dioptimalkan, tetapi potensi lain juga harus dilihat agar penerimaan daerah bisa terus berkembang,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD sesuai kewenangan pemerintah kota.
Salah satu fokus yang dilakukan ialah memperbaiki pengelolaan pajak daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan pemungutan sekaligus pembenahan administrasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah juga terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses pengelolaan pendapatan, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Sinergi antarperangkat daerah terus kami tingkatkan supaya pengelolaan PAD bisa lebih optimal dan potensi penerimaan yang ada dapat dimaksimalkan,” terang Agus Haris.
Upaya memperkuat PAD tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan sumber pendapatan daerah yang semakin kuat, pemerintah memiliki dukungan fiskal yang lebih baik untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik di Bontang. (*)
