Manajemen Perusda AUJ menepis pernyataan kalangan DPRD Bontang. Mereka mengklaim untung Rp 1,35 miliar, tapi diberikan kepada PT BPR Bontang Sejahtera.
BONTANGÂ – Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) mengklaim memiliki keuntungan pada tahun lalu. Nilainya Rp 1,35 miliar. Manajer Pemasaran dan Pengembangan Usaha Perusda AUJ Arif mengatakan, keuntungan itu diperoleh dari tiga unit usaha.
Yakni, dari Bontang Transport (anak Perusda AUJ) sebesar Rp 850 juta serta laba dari videotron dan parkir sebesar Rp 500 juta. Arif membantah pernyataan legislator yang menyebut Perusda AUJ tidak menyetor dividen ke kas daerah.
Sesungguhnya, kata dia, penyetoran hendak direalisasikan. Namun, Pemkot Bontang justru menyarankan agar diberikan kepada PT BPR Bontang Sejahtera sebagai modal usaha. “Bukannya kami tidak mau menyetor dividen, tapi ada permintaan agar diberikan ke PT BPR Bontang sejahtera supaya tidak kena likuidasi,” kata Arif.
Saat disinggung permintaan itu berwujud lisan atau tertulis, Arif belum dapat memastikannya. Secara regulasi, Arif memandang itu tidak bertentangan. Sebab permintaan ini berasal dari pemerintah daerah.
Dividen yang rencana bakal disetorkan sejumlah dari keuntungan yang dikantongi Perusda AUJ. Ia mengklaim kondisi keuangan Perusda AUJ kini dalam posisi sehat. Termasuk utang yang diwariskan oleh pimpinan sebelumnya, sebagian telah terbayarkan.
Mulai gaji karyawan hingga utang pajak. “Artinya, kami tidak mati suri. Pengembangan unit usaha nyata,” kilahnya.
Bahkan kondisi keuangan itu terlihat dari jumlah karyawan Perusda AUJ. Sebelumnya hanya ada empat orang yang masuk struktur perusahaan. Kini, bertambah drastis menjadi 21 orang. Bertambah 17 orang dari karyawan sebelumnya.
Padahal sejak 2017, Perusda AUJ menolak adanya penyertaan modal dari Pemkot Bontang. “Bahkan soal gaji tidak pernah terlambat diberikan,” tutur mantan anggota dewan ini.
Terkait PT BPR Bontang Sejahtera, Arif menyetujui jika dipisah dari Perusda AUJ. Sebab di daerah lain tidak ada BPR yang masuk struktur Perusda AUJ. Rencana ini masih dalam pembahasan legislator dengan Tim Asistensi Peraturan Daerah.
Konon DPRD belum menyetujui rencana pemisahan tersebut. Perusda AUJ memiliki dua unit usaha baru per Oktober tahun lalu. Meliputi usaha bongkar muat barang dan jasa pengurusan transportasi.
Perusda AUJ juga menggarap kerja sama pengelolaan Pelabuhan Loktuan dengan Pelindo IV. Diakuinya SPBN Tanjung Limau belum ada keuntungan lantaran terseok-seok dengan modal. Namun sekarang, nelayan lebih mudah dalam penyediaan bahan bakar.
Tahun ini direksi berencana mengembangkan dua unit usaha. Memaksimalkan pendapatan dari sektor parkir menjadi fokus manajemen. Dua titik parkir baru bakal dikelola oleh Perusda AUJ. Sebab, saat ini sektor parkir yang masuk perusda hanya Plaza Ramayana.
Tak hanya itu, penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat juga masuk rencana kerja perusahaan. “Intinya kami akan mengembangkan usaha dari unit yang sesuai perda,” bebernya.
Sebelumnya diberitakan, legislator menyoroti kinerja direksi Perusda AUJ lantaran tidak memberikan dividen pada 2019. Anggota Komisi II DPRD Etha Rimba Paembonan menuturkan, pemkot harus bertanggung jawab dengan kondisi ini. Sebab uang yang dijadikan investasi ialah uang rakyat.
Bentuknya dengan mengevaluasi kinerja sumber daya manusia di jajaran perusda. Baik karyawan maupun direksi. Sebab, Perusda AUJ merupakan perusahaan kategori profit center bukan cost center.
“Kalau mereka tidak menyetor dividen atau menyetor tetapi dengan nominal yang tidak memuaskan, harusnya menjadi masalah besar. Sebagai (perusahaan) profit center, it’s not okay (itu tidak bagus),” kata Etha.
Senada, Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta pemkot segera melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi Perusda AUJ. Jika tidak, DPRD bakal memanggil direksi melalui rapat komisi. Bila tidak ada perbaikan, rekomendasi untuk mengganti posisi pimpinan perusahaan bentukan Pemkot Bontang itu dilakukan. “Rekomendasi ini sifatnya wajib dilakukan,” tandasnya. (*/ak/kri/k16/kpg)
