BONTANGPOST.ID – Keberadaan pesut Mahakam kini berada pada fase paling mengkhawatirkan. Mamalia air tawar endemik Sungai Mahakam tersebut diperkirakan hanya tersisa 66 individu berdasarkan hasil pemantauan terakhir hingga awal Februari 2026. Angka ini menandai kondisi darurat bagi salah satu satwa paling ikonik di Kalimantan Timur.
Situasi kritis tersebut mendorong pemerintah pusat mengambil langkah cepat. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan tengah menyiapkan skema penyelamatan darurat guna mencegah pesut Mahakam benar-benar punah dari habitat alaminya.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menilai penyusutan populasi pesut telah melampaui batas toleransi konservasi. Menurutnya, pendekatan konvensional tak lagi memadai menghadapi ancaman kepunahan yang semakin nyata.
“Populasi pesut saat ini sangat kecil dan terus tertekan. Jika tidak ada tindakan tegas dan terukur, risiko kepunahan hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya saat kunjungan lapangan di Kutai Kartanegara, Minggu (8/2).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta organisasi konservasi yang selama ini mendampingi perlindungan pesut di Sungai Mahakam.
Sebagai bagian dari upaya penyelamatan, pemerintah menetapkan dua desa di Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga habitat sekaligus menekan aktivitas yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup pesut.
Rasio menegaskan, penurunan populasi pesut bukanlah proses alamiah. Kerusakan ekosistem sungai akibat aktivitas manusia menjadi faktor utama, mulai dari pembukaan lahan di wilayah hulu, aktivitas pertambangan batu bara, hingga lalu lintas sungai yang semakin padat.
Keberadaan ponton dan jalur angkutan batu bara di sepanjang Sungai Mahakam juga disorot karena diduga mengganggu ruang jelajah pesut, serta meningkatkan risiko tabrakan dan stres pada satwa tersebut.
“Tekanan terhadap habitat pesut datang dari berbagai arah. Karena itu, penanganannya tidak bisa parsial. Semua sektor harus terlibat,” tegasnya.
KLH menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga otoritas transportasi sungai agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa merusak ekosistem Sungai Mahakam sebagai habitat terakhir pesut.
Pemerintah juga membuka peluang penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan habitat kritis pesut. Meski demikian, pendekatan kolaboratif tetap diutamakan agar upaya perlindungan dapat berjalan berkelanjutan.
“Penegakan hukum akan dilakukan bila diperlukan. Namun yang terpenting adalah memastikan semua pihak berkomitmen menjaga Sungai Mahakam sebagai ekosistem hidup, bukan sekadar jalur ekonomi,” pungkas Rasio.
Dengan populasi yang terus menyusut, nasib pesut Mahakam kini sangat bergantung pada keseriusan semua pihak. Tanpa langkah nyata dan konsisten, ikon satwa air tawar Kalimantan Timur itu terancam tinggal cerita. (KP)
