BONTANG – Berada di perbatasan membuat RSUD Taman Husada menjadi tujuan berobat bagi warga Kutim. Pun begitu bagi orang Kukar. Terutama yang bermukim di Kecamatan Marangkayu.
RSUD tak bisa melarang. Terlebih jika yang datang merupakan warga ekonomi menengah ke bawah dan tidak mampu membayar. Tapi, akibatnya mereka memiliki piutang. Pemkab Kutim tercatat berutang Rp 1,3 miliar. Sementara Kukar Rp 600 juta. Itu merupakan utang sejak 2012.
Plt Direktur RSUD Taman Husada dr I Gusti Made Suardika mengatakan, beragam upaya telah dilakukan manajemen ke pemerintah setempat. Tetapi belum ada tanda-tanda pembayaran.
“Kami sudah mengirimkan surat ke Kutim tetapi tidak ada jawaban. Begitupula, kami sudah menghubungi dinas di Kukar, tetapi kata mereka tidak ada dana,” kata Gusti, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD, Selasa (13/11).
Pada umumnya masyarakat dari kedua daerah tersebut yang datang tidak memiliki jaminan kesehatan. Namun pihak RSUD tetap memberikan pelayanan. Tak hanya itu, manajemen pun kerap menangani warga terlantar dan tidak memiliki identitas. Mereka datang berobat dalam keadaan darurat.
“Biasanya dari Jawa maupun Sulawesi. Ini ranahnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M). Tetapi mereka tidak ada dana,” keluhnya.
Selain itu, warga Bontang yang belum tercatat juga menjadi beban. Gusti menjelaskan untuk hal ini manajemen berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB). “Supaya mereka terjamin, harus mempunyai legalitas berupa KTP,” tuturnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Ubayya Bengawan mengatakan, akan melakukan langkah persuasif dalam waktu dekat. Terkait dengan piutang yang dimiliki oleh Pemkab Kukar, Politikus Partai Demokrat akan melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kaltim dari dapil daerah tersebut. “Ini bertujuan untuk mencari solusi,” kata Ubayya.
Bersama RSUD Taman Husada, DPRD juga berencana mendatangi Pemkab Kukar dan Kutim bulan depan. (ak)
