bontangpost.id – Kegiatan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) baru sudah diidentifikasi. Sembari menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN yang sedang dibahas DPR RI, pemerintah sudah menyiapkan beberapa rencana kegiatan. Dimulai dengan pembangunan infrastruktur jalan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Untuk memastikan rancangan tersebut dieksekusi dengan baik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung akses jalan (6/1). Mulai Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) ke Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), hingga titik nol IKN. Sebagai preferensi pengembangan kompleks istana negara dan pemerintahan IKN baru di Kaltim.
Sri Mulyani dan Basuki juga melihat dari dekat lokasi yang akan dibangun jalan tol menuju IKN. Serta mengunjungi Bendungan Sepaku-Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku. Bendungan itu akan menyuplai kebutuhan air baku IKN. Kunjungan kedua menteri itu di IKN ditutup dengan melihat langsung Jembatan Pulau Balang yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2015-2021 senilai Rp 1,4 triliun.
Setelahnya, rombongan kembali ke Balikpapan dengan menumpang speedboat melintasi Teluk Balikpapan. “Jadi tujuannya (kunjungan ke Sepaku) adalah untuk melihat suasana dan kondisi riil tantangan, yang akan dihadapi untuk membangun IKN. Karena kita sedang membahas UU IKN, yang belum selesai. Tapi sedang dibahas secara intens dengan DPR,” kata Sri Mulyani diwawancarai Kaltim Post di Gedung VIP Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.
Perempuan berkacamata itu menambahkan, dirinya bersama jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkeu sengaja memanfaatkan waktu di awal tahun ini dengan mengunjungi lahan IKN. Lagipula, DPR RI saat ini masih dalam masa reses dan belum memasuki masa sidang. “Jadi kita menggunakan waktu ini untuk kunjungan lapangan. Bagus untuk bisa melihat lokasi IKN,” jelas dia.
Saat mengunjungi titik nol IKN di area Hutan Tanaman Industri PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Sri Mulyani mengaku mendapat banyak penjelasan dari Basuki Hadimuljono mengenai perencanaan pembangunan kompleks pemerintahan. Termasuk mendiskusikan infrastruktur penunjang pusat pemerintahan baru. “Dan biaya yang sangat besar nanti adalah untuk membangun infrastruktur awalnya. Terutama untuk jalan tol dari Balikpapan menuju IKN. Serta beberapa infrastruktur pendukung sebelum IKN-nya dibangun. Jadi bagus untuk bisa mengerti perencanaannya dan tantangan di lapangan,” ungkapnya.
Sri Mulyani melanjutkan, di APBN 2022, alokasi anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga tidak menyebutkan kegiatan pembangunan sebagai proyek IKN. Tetapi belanja infrastruktur seperti yang dilakukan Kementerian PUPR. “Itu sudah ada dalam UU APBN (2022). Tapi tag-nya adalah untuk Kaltim. Nanti, kalau sudah ada UU-nya, baru kita akan mengatakan itu untuk IKN. Tapi kita sudah mengidentifikasi beberapa. Seperti jalan raya, menjadi sangat penting. Karena menjadi sarana pertama untuk menembus IKN,” sebutnya.
Diwawancarai terpisah, Basuki Hadimuljono mengatakan, sambil menunggu pengesahan UU IKN, kementeriannya tengah memantapkan desain perencanaan IKN baru. Seperti desain konektivitas, istana negara, kawasan inti pusat pemerintahan, hingga sumber daya air. Salah satunya desain istana negara karya Nyoman Nuarta. Desain tersebut sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Walaupun presiden secara umum sudah menyetujui dan dapat menerima desain tersebut, tetapi masih belum final.
“Desain istana secara general sudah oke. Tetapi masih ada pernak-perniknya. Contohnya lahannya yang didesain 55 hektare, beliau minta 100 hektare. Kurang hutan, kebun bunga, dan lainnya. Jadi masih perlu tambahan untuk istana kantor presiden,” katanya kemarin. Setelah desain akhir diputuskan, pria humoris ini menyampaikan, pembangunan istana negara akan dimulai atas perintah presiden. Dengan catatan, UU IKN telah disahkan. “Untuk alokasi anggarannya, masih dibahas dengan menteri keuangan,” imbuh Basuki.
Sembari menunggu pengesahan UU IKN, Kementerian PUPR akan fokus pada pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi yang akan menjadi sumber air baku. “Kemudian menyiapkan jalan logistik untuk persiapan pembangunan fisik secara besar-besaran, nanti. Sehingga, kita sudah siap dengan jalannya,” jelasnya. (kip/riz/k16)
