bontangpost.id – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, rencana pembangunan rumah dinas ASN di ibu kota baru (IKN) pada 2022 menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pembangunan rumah dinas ASN bagi menteri/pejabat negara dan eselon I tersebut tidak menggunakan dana APBN.
”Terkait ibu kota negara tahun ini, kita belum mulai membangun. Untuk tahun depan pembangunan perumahan yang khusus dibangun tidak menggunakan dana APBN. Nanti jenisnya rumah dinas yang menggunakan skema KPBU,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Menurut Khalawi, pembangunan rumah dinas di IKN tersebut swasta murni. Hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.
”Nantinya pihak swasta yang memenangkan proyek KPBU melaksanakan membangun rumah dan pemerintah menyewa rumah-rumah dinas yang telah dibangun tersebut ke pihak swasta,” tutur Khalawi Abdul Hamid.
Dalam paparannya, Dirjen Perumahan tersebut menyampaikan rencana alokasi pembangunan rumah tapak dinas di IKN pada tahun depan itu sebesar Rp 6,71 miliar untuk konstruksi 2.132 unit rumah dinas. Tipologi dan peruntukannya yakni rumah tapak dinas tipe khusus 400 meter persegi untuk Menteri/Pejabat Negara sebanyak 98 unit, kemudian rumah tapak dinas tipe A 250 meter persegi untuk pejabat negara sebanyak 865 unit, dan rumah tapak dinas tipe A 250 meter persegi untuk pejabat eselon I sebanyak 1.169 unit.
”Terkait pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan untuk pembangunan rumah contoh 1 unit berupa rumah jabatan setingkat menteri tipe rumah khusus 400 meter persegi,” ujar Khalawi Abdul Hamid.
Dukungan perumahan ASN di ibu kota negara atau IKN itu merupakan salah satu bagian dari isu strategis bidang perumahan pada tahun depan. Yakni dukungan pemenuhan kebutuhan perumahan ASN untuk mendukung pengembangan ibu kota negara. (*)
