BONTANGPOST.ID, Muara Badak – Demonstrasi yang dilakukan Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara masih berlanjut. Setelah menggelar orasi di simpang enam Muara Badak, mereka kembali ke lokasi pusat aksi di Pintu 1 PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).
Di lokasi ini, mereka mendirikan tenda tepar di depan pintu masuk. “Ini sudah hari kedelapan kami berada di sini. Kami selama ini sudah tertib,” kata koordinasi aksi, Yusuf.
Selain menutup gerbang, massa juga menghamburkan kerang dara. Akses keluar masuk PHSS di Pintu 2 juga ditutup massa. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat Polres Bontang.
Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara menggelar demonstrasi di simpang enam Muara Badak, Rabu (12/2/2025). Ini merupakan aksi lanjutan yang mereka lakukan selama sepekan sebelumnya.
Dikatakan Mitra Setiawan, humas aliansi, aksi ini merupakan buntut dari pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).
Pencemaran lingkungan tersebut membuat pembudidaya kerang dara di Muara Badak mengalami gagal panen. Setiap harinya, pembudidaya diklaim dapat menghasilkan 10 ton kerang dara.
“Penyebabnya pencemaran lingkungan yaitu limbah dari aktivitas pengeboran RIG GWDC di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Sanga-sanga. Terdapat 299 nelayan yang gagal panen,” jelasnya.
Selama dua bulan terakhir para pembudidaya berupaya agar perusahaan menyelesaikan permasalahan ini.
Pantauan Bontang Post, aksi ini dilakukan dengan melakukan orasi dan teatrikal. Mereka menuntut beberapa hal dari perusahaan. Bontang Post masih berupaya meminta konfirmasi dari PT PHSS.
Terdapat empat poin tuntuan Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara, yang merupakan gabungan dari nelayan, masyarakat, KNPI, dan mahasiswa, kepada PT PHSS. Pertama, melakukan ganti rugi terhadap masyarakat/nelayan yang terdampak, akibat pencemaran limbah yang membuat kerang dara mati massal.
Lalu, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat atau nelayan yang terkena dampak. Melakukan pembersihan lahan pembudidaya yang terdampak agar dapat digunakan kembali untuk menunjang
ekonomi masyarakat.
Terakhir, menuntut PHSS agar menertibkan prosedur pengelolaan limbah agar tidak terjadi kembali hal serupa. (*)
