Sekretaris Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet Thalib mengatakan, pungutan pajak dianggap memberatkan pengusaha sarang burung walet. Kebijakan tersebut dinilai belum waktunya untuk diterapkan, sebab kondisi usaha bisnis sarang burung walet sedang pasang surut. Apalagi, musim kemarau selama setahun pada 2016 lalu membuat mereka gagal panen.
Diakui pihaknya, belum banyak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang pajak sarang burung walet. Saat proses penggodokan Perda tersebut, pihaknya mengusulkan agar besaran tarif pungutan pajak adalah 2,5 persen, sementara dewan kukuh tarif pajak 10 persen, jika mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Tapi dari dewan tidak menggubris dan menerima. Akhirnya terus berlanjut sampai diketuk (disahkan, Red),” ungkapnya, Rabu (13/9) saat mengikuti sosialisasi pungutan pajak sarang burung walet.
Menurut dia, belum waktunya Pemkot melakukan pungutan, sebab tak sedikit pengusaha yang masih memiliki tanggungan untuk membayar pinjaman selama menjalankan usaha tersebut. Terlebih untuk skala pengusaha walet, di Bontang hanya sebagian yang boleh dikata berhasil, selebihnya nihil. Lantas jika mereka dibebankan pembayaran pajak, pihaknya sangsi akan bisa membayar.
“Karena hasilnya tidak ada, untuk bayarnya kami bisa keteter. Alangkah bijaknya pemerintah bisa arif menimbang persoalan ini,” ucapnya.
Senada, Akhiruddin dengan lantang meminta untuk menunda langkah Pemkot melakukan pungutan. Ia bahkan mempertanyakan kewenangan Pemkot untuk menarik pajak bagi pengusaha yang tak berizin. Pasalnya, hampir seluruh bangunan sarang burung walet tak berizin. Jika Pemkot kukuh memungut pajak. Apakah hal tersebut bukan sebuah pelanggaran.
Udin, –begitu akrab disapa mengatakan, usaha sarang burung walet saat ini tidak seperti waktu disahkannya Perda tentang sarang burung walet. Musim kemarau berkepanjangan membuat burung walet banyak yang mati. Alhasil sekitar 60-70 persen usaha di sektor ini mengalami gagal produksi. Adapun yang masih hidup adalah anakan burung yang belum bisa memproduksi sarang. Dibutuhkan waktu sekira 7-8 tahun untuk memproduksinya.
“Kalau untuk posisi sekarang belum waktunya ditarik, Izin Mendirikan Bangunan saja belum diterbitkan Pemkot, termasuk belum memberikan kami akses untuk kemudahan mengurus IMB. Nah sekarang logikanya kita mau ditarik pajak tapi kok IMB-nya tidak ada. Di mana-mana itu IMB ada, baru pajak ditarik supaya legal,” terangnya.
Dia menambahkan, besaran tarif 10 persen sangat memberatkan para pengusaha. Sedangkan dalam aturan sudah jelas mengatur tarif pajak maksimal 10 persen. Artinya, Pemkot masih bisa memungut pajak minimal, sesuai yang mereka sanggupi yakni 2,5 persen. “Pemerintah harus ikut andil juga terhadap kami, jangan ujuk-ujuk melakukan pungutan.
Kami minta perizinan IMB dilakukan pemutihan agar kami juga dimudahkan. Selain kami juga mendorong agar Pemerintah melakukan study banding di luar daerah, utamanya Sumatera. Di sana ada daerah yang pemerintahnya yang memasarkan hasil usaha sarang burung walet. Sehingga pemerintah terbantu, dan kami juga pengusaha diuntungkan,” pungkasnya. (*/nug)
