SANGATTA – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, 27 Juni 2018 mendatang, Pemkab Kutim beserta KPU dan Panwaslu, serta OPD terkait melakukan rapat koordinasi (Rakor) tim pemantauan perkembangan politik Pilgub, di ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis (7/6).
Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, mengatakan segala persiapan harus diantisipasi sejak awal. Hal tersebut agar tidak menjadi penghambat saat pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung.
“Semua harus direncanakan, jangan sampai kesulitan saat mendekati hari H bahkan saat pelaksaanaan,” ujarnya dalam rakor.
Ketua KPU Kutim, Fahmi Idris menjelaskan, Rakor Desk Pilkada harus bisa menginventarisir temuan permasalahan yang ada di setiap wilayah, maka dari itu dirinya menyampaikan beberapa laporan agar mampu menyatukan suara.
“Beberapa kendala kerap kami alami. Seperti belum lengkapnya logistik seperti formulir ataupun penunjang lain. Sebagian sudah ada yang lengkap, namun belum bisa kami distribusikan,” terangnya.
Senada dengan ketuanya, Kasubag Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Kutim, Basori mengatakan
distribusi logistik yang akan dikirim ke beberapa kecamatan yang diprediksi membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya medan yang kurang memadai harus dipersiapkan sejak dini.
“Kami sejak sekarang sudah memikirkan distribusi ke Busang, Longmesangat, Sandaran, Muara Ancalong, Muara bengkal, dan Karangan, karena disana jalannya agak sulit dilalui. Terlebih jika cuaca hujan atau gelombang tinggi,” paparnya.
Dalam laporan yang berbeda, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kutim, Budi Wibowo meminta pemerintah untuk menggalakkan kembali netralitas ASN. Jangan sampai mereka terlibat kampanye, jadi harus terus disosialisasi.
“Sebagian dari ASN yang terlibat politik praktis mengaku tidak mengetahui aturan yang berlaku. Saya harap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya. (*/la)
