SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim, Rabu (5/9) kemarin, dihujani interupsi. Pasalnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Rita Artaty Barito sesumbar mengatakan raperda tersebut belum memiliki naskah akademik.
Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Dahri Yasin ikut menyampaikan interupsi pada pimpinan sidang yang diketahui oleh Wakil DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. Menurutnya, naskah akademik mestinya disusun lebih awal bersamaan dengan raperda. “Kalau raperda sudah ada, tetapi belum ada naskah akademik, itu tidak dibenarkan. Pimpinan harus koreksi ini,” imbuhnya, Rabu (5/9) kemarin.
Lalu Rita Artaty kembali memberikan pandangan, bahwa sejak awal pihaknya telah menyusun raperda beserta naskah akademik. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara naskah akademik dan raperda. “Sehingga harus dirombak lagi. Kami butuh waktu untuk perombakan itu. Saya sudah berikan batas waktu pada penyusun naskah akademik, agar segera diperbaiki,” tegasnya.
Munculnya perdebatan tersebut disebabkan, sejumlah ketua pansus meminta agar pembahasan raperda diperpanjang selama dua bulan ke depan. Sebab dibutuhkan waktu untuk pendalaman sebelum raperda disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
Terdapat empat raperda yang dibahas. Antara lain raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, pajak daerah, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta raperda tentang bantuan hukum.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menegaskan, kajian akademik terhadap seluruh raperda tersebut telah disusun bersamaan dengan raperda. Namun perlu diubah karena beragam alasan. Salah satunya belum adanya kesesuaian antara isi raperda dengan naskah akademik.
“Karena tidak mungkin diluncurkan dalam prolegda (program legislasi daerah, Red.), kalau tidak ada naskah akademiknya. Jadi naskah akademiknya sudah ada. Cuman harus disesuaikan dengan sesuatu yang hakiki dalam raperdanya,” jelas dia.
Atas dasar itu, lanjut Samsun, tidak ada kekeliruan dalam mekanisme pembahasan dan pengajuan raperda tersebut. “Masalah itu muncul setelah kami mengkaji naskah akademiknya. Ternyata harus dilakukan perubahan,” ungkapnya.
Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa raperda harus disertai dengan naskah akademik.
Hal itu diterangkan dalam pasal 22 ayat (1). Disebutkan pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik. Karena itu, pria yang karib disapa Castro itu menegaskan, tidak dibenarkan apabila terdapat raperda yang telah dibahas, namun naskah akademiknya disusun belakangan.
“Harusnya raperda yang mengikuti naskah akademik. Bukan sebaliknya. Itu menandakan perda dibuat asal-asalan kalau pijakan berpikirnya tidak ilmiah. Karena naskah akademik itu uraian hasil penelitian dan kajian hukum yang akan dijadikan dasar penyusunan perda,” terangnya.
Terlebih menyangkut kearsipan. Kata dia, harus disusun dengan kaidah dan mekanisme yang benar. “Karena semua dokumentasi pemerintahan akan bermuara di sana. Itu urgen untuk didasari dengan kajian yang menguatkan kenapa soal kearsipan harus diatur,” imbuhnya. (*/um)
