BONTANG – Kapan dilakukannya memorandum of understanding (MoU) penanganan banjir, antara Pemkot Bontang dan Universitas Twente (UT) belum diketahui.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, nota kesepahaman penangangan banjir itu dibatalkan karena pandemi virus korona. Dan akan dijadwalkan kembali bulan dapan.
“Tapi nanti kami liat pandeminya virus korona ini,” ujarnya, Minggu (15/3/2020).
Namun, pemkot disebutnya tetap akan melaksanakan mufakat pencarian solusi banjir dengan jarak jauh meski pandemi virus korona masih belum berakhir.
“Kami melihat banjir ini akibat aktivitas penebangan pohon dan batu bara yang berada di hulu Bontang,” sebutnya. Selain itu, genangan terjadi karena kontur tanah di Kota Taman yang rendah dan beberapa lokasi berupa cekungan.
Diketahui, ada tiga pokok dalam MoU. Yakni penataan kota, penanggulangan banjir, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terkait permasalahan sampah.
“Saya belum lihat MoU-nya, dari penjelasannya ada. Tapi tidak dengan skala besar,” katanya.
Neni menambahkan, nota kesepahaman nantinya merupakan analisis dari mahasiswa S3 Universitas Mulawarman yang sedang menempuh pendidikan Universitas Twente di Belanda. Oleh sebab itu, kerja sama ini dilakukan di tingkat perguruan tinggi bukan dari pemerintah.
“Ini tingkat universitas ke universitas,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB) Teguh Suharjono menyebut nota kesepahaman akan menghasilkan beberapa kesepakatan. Pemkot Bontang disebutnya menawarkan pembangunan polder di daerah hulu. Sementara Universitas Twente meminta perjanjian kesepakatan dilakukan dengan Pemkab Kutai Timur.
“Karena hulu sungai berada di wilayah mereka,” katanya. (*/eza/rdh/kpg)
