BONTANGPOST.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp13 triliun akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan perikanan.
Dalam pernyataannya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025), Prabowo menjelaskan potensi besar dari dana yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi tersebut.
“Rp13 triliun ini bisa digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Prabowo.
Selain pendidikan, dana tersebut juga akan menopang pembangunan Kampung Nelayan Modern, program prioritas pemerintah yang ditargetkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurut Prabowo, pembangunan satu kampung nelayan modern membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar. Dengan begitu, dana sitaan tersebut dapat membiayai hingga 600 kampung nelayan baru di seluruh Indonesia.
“Pemerintah akan memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya hingga akhir 2026 akan berdiri 1.100 kampung nelayan,” paparnya.
Presiden juga menyoroti kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam, yang disebutnya sebagai tindakan paling kejam dan tidak berperikemanusiaan.
“Hasil bumi milik bangsa diambil dan dibawa ke luar negeri, sementara rakyat kesulitan membeli minyak goreng,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, uang Rp13 triliun itu bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa pemberantasan korupsi dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (KP)
