BONTANGPOPOST.ID, Samarinda – Polemik rencana pengadaan kendaraan dinas mewah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergulir dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Setelah rencana pembelian mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar dibatalkan akibat gelombang protes publik, perhatian kini beralih pada rencana pengadaan kendaraan operasional DPRD Kaltim yang nilainya mencapai Rp6,8 miliar.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai rencana pengadaan kendaraan dengan nilai besar tersebut tidak tepat sasaran. Ia mengibaratkannya seperti memberikan obat kepada orang yang tidak sedang sakit.
Menurut Purwadi, persoalan utama yang dihadapi Kalimantan Timur saat ini justru berada pada sektor kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari kemiskinan, stunting, infrastruktur jalan rusak, hingga persoalan ketersediaan air bersih dan listrik yang belum merata di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan bahwa marwah daerah seharusnya tidak diukur dari kemewahan fasilitas pejabat, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik. Termasuk di antaranya antrean panjang BBM, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, serta kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius.
Purwadi juga menyarankan agar anggaran bernilai besar tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak. Di antaranya bantuan permodalan bagi UMKM, perbaikan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, serta pembangunan dan perbaikan jembatan di daerah pelosok.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset negara. Pengawasan ketat dinilai perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pengadaan hingga proses pelelangan kendaraan di masa mendatang guna mencegah potensi kerugian negara.
Menurutnya, peran inspektorat sangat penting untuk memastikan nilai aset tetap wajar serta mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jika efisiensi anggaran menjadi tujuan utama, maka pembatalan rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan operasional senilai Rp6,8 miliar masih berada pada tahap perencanaan dan belum direalisasikan.
Ia menegaskan keputusan akhir mengenai pengadaan tersebut akan ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Hasanuddin juga menyebut kendaraan tersebut direncanakan untuk menunjang mobilitas alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran, bukan untuk kepentingan pribadi.
Polemik ini sendiri berawal dari rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, berupa Range Rover senilai Rp8,49 miliar yang akhirnya dibatalkan pada Senin (2/3/2026) setelah menuai kritik luas dari masyarakat.
Unit kendaraan yang sebelumnya telah berada di Jakarta kini sedang diproses untuk dikembalikan kepada penyedia, dengan syarat seluruh dana pembelian harus kembali utuh ke kas daerah. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan di Kalimantan Timur untuk lebih sensitif dalam mengelola anggaran daerah di tengah berbagai persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang masih mendesak. (prokal)
