Penyelesaian Lpj DD Langsung Dibantu Camat
SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur dipastikan batal melakukan pemanggilan terhadap 10 (sepuluh) Kepala Desa (Kades) yang dianggap bermasalah, karena belum menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2016. Kabar kepastian ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Timur, Suwandi.
Menurut Suwandi, penyelesaian pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan setiap Kades langsung mendapat bimbingan camat beserta aparat kecamatan setempat.
“Karena sudah diambilalih camat, maka Wabup Kutim Kasmidi Bulang batal melakukan pemanggilan kepada kesepuluh Kades tersebut,” jelas Suwandi.
Terkait jumlah dana desa yang dilaporkan, Suwandi mengaku jika nilainya bervariasi. Ada yang mendapatkan Rp 500 juta, Rp 600 juta bahkan ada yang lebih. Memang mekanisme pencairan dana desa oleh pusat, yakni jika ingin dikucurkan kembali maka wajib terlebih dahulu menyelesaikan pelaporan penggunaan dana desa pada pencairan tahap sebelumnya.
“Sedangkan penyelesaian laporan penggunaan dana desa oleh kesepuluh desa ini ditargetkan harus selesai sebelum akhir bulan ini. Sehingga pemerintah pusat bisa kembali mengucurkan dana desa tahun ini,” sebutnya.
Lebih jauh dikatakan Suwandi, permasalahan penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa memang kerap menjadi permasalahan, setiap akan dicairkanya kembali dana desa oleh pemerintah pusat. Namun sebenarnya permasalahan krusial adalah belum mumpuninya sumber daya masyarakat (SDM) pada aparat desa setempat. Sehingga banyak belum mengerti dan tidak mampu dalam mengolah laporan keuangan.
“Jadi memang SDM di desa yang masih perlu dibenahi lagi. Makanya secara bertahap kami siapkan,” tutur Suwandi. (aj)
