SAMARINDA – Molornya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 diduga karena tarik ulur usulan antara anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Salah satu alasannya, usulan anggaran Rp 34 miliar untuk Sekretariat Dewan (Setwan).
Sebelumnya, mencuat informasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Setwan sebesar Rp 10 miliar. Belakangan, setelah beberapa kali dilakukan rapat lanjutan, akhirnya disepakati anggaran senilai Rp 34.863.236.000.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setwan Kaltim, Hasto Darmono mengatakan, sejatinya anggaran tersebut disesuaikan dengan kegiatan di DPRD Kaltim. Setidaknya terdapat lima program yang akan dilaksanakan pada akhir tahun.
Antara lain program adminstrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Kemudian program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
“Ini sebenarnya hanya perubahan dari program APBD 2018. Cuma ada yang kami tambahkan seperti kegiatan reses. Sebelumnya hanya dua kali. Sekarang kami tambahkan sekali. Jadi nanti ada tiga kali reses,” ungkap Hasto, Senin (1/10) kemarin.
Dari lima program yang diusulkan, kegiatan dewan akan banyak memakan anggaran. Seperti kunjungan kerja, rapat, dan paripurna. Dia mengatakan, besaran anggaran dewan tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang dirancang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim.
“Misalnya besok (hari ini, Red.) ada paripurna. Itu juga bagian dari kegiatan yang dianggarkan. Kami bekerja atas dasar kegiatan yang disusun sekretariat dan Banmus,” ucapnya.
Hasto menyebut, anggaran yang digelontorkan untuk reses di akhir 2018 ini senilai Rp 4,75 miliar. Anggaran tersebut disesuaikan dengan perubahan waktu pelaksanaan reses yang akan diadakan setiap wakil rakyat.
“Sekarang karena ada perubahan aturan, reses jadi delapan hari kerja. Sebelumnya hanya enam hari kerja. Artinya kan bertambah lagi anggarannya,” sebut dia.
Disinggung besaran anggaran perubahan 2018 dengan akhir 2017, dia menyebut, jumlahnya lebih besar anggaran tahun ini. Namun Hasto tidak merinci besaran taksiran biaya yang dialokasikan untuk Setwan Kaltim pada tahun sebelumnya.
“Lebih kecil tahun lalu. Kalau tahun lalu, saya enggak punya datanya. Saya lupa besarannya. Enggak terlalu jauh sih di APBD. Yang pasti kami nyusun anggaran itu disesuaikan dengan kegiatan. Itupun minimal. Bukan maksimal,” bebernya.
Merujuk pada kegiatan tersebut, dia menegaskan, anggaran itu akan terserap di akhir 2018. Sebab anggaran telah dipertimbangkan sesuai program yang dilaksanakan DPRD Kaltim.
“Paling nanti sisa dari kegiatan belanja tidak langsung yang memang sudah ada peruntukannya. Sisa-sisa lelang terserap saja sih. Apalagi untuk kegiatan reses, pasti terserap,” tegasnya. (*/um)
