SANGATTA – Kutim sudah dinyatakan berstatus kejadian luar biasa (KLB) Difteri sejak sepekan lalu. Kini, pemkab tengah mempersiapkan pencegahan tersebarnya wabah penyakit itu dengan vaksin Outbreak Response Imunization (ORI), meski diketahui anggaran masih terbatas karena keuangan daerah sedang defisit.
Anggota Komisi D DPRD Kutim Herlang mengatakan, pemkab harus berupaya lebih lagi untuk melindungi kesehatan masyarakat, meski keadaan keuangan negara sedang terbatas, karena pemangkasan anggaran dari pusat. “Harus bisa memikirkan jalan alternatif untuk memaksimalkan penanganan. Jangan ada kata tak ada anggaran, tidak boleh seperti itu dalam hal penanganan kesehatan masyarakat,” ucap dia, Jumat (5/1).
Bila perlu, lanjut Herlang, menggunakan uang pribadi. Sebab, dalam hal wabah penyakit seperti difteri itu, negara harus bisa hadir di tengah masyarakat.
Dia mengakui, adanya banyak pemangakasan anggaran dari pemerintah pusat membuat gerak pemkab menjadi terbatas. Bahkan, berbagai kegiatan di tahun anggaran 2017 harus ditangguhkan ke 2018. Merupakan hal yang dilematis.
Maka dari itu, ucap dia, perlu ada komunikasi lintas sektoral, dan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) untuk berkontribusi dala penanganan difteri di Kutim. “Sebab, ada banyak sekali perusahaan di Kutim ini. Jumlahnya (perusahaan) sekitar 600 yang tercatat, dan mungkin 1.000 lebih jika ditambah dengan yang belum terdata,” ulas dia.
Apalagi, sambung dia, tidak sedikit perusahaan perkebunan telah menggarap usaha menggunakan hingga 20 ribu hektare (ha) lahan di Kutim. “Perlu kita adakan rapat, memanggil para perusahaan untuk terlibat. Bila bisa berkolaborasi dengan membantu anggaran, maka masalah seperti itu bakal teratasi. Jangan terpaku dengan CSR (corporate social responsibility),” tukas Herlang. (hd)
