BONTANG – Komisi I DPRD Bontang turut mengambil sikap soal belum dicairkannya BNI Life kepada para pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Melalui Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris meminta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) mempercepat proses pencocokan data pegawai yang saat ini sedang dilakukan.
“Harus dipercepat. Bahkan kalau sudah ada uangnya, langsung dicairkan,” ujar Agus kepada Bontang Post, kemarin (23/2).
Agus bahkan menilai, seharusnya pencocokan dan validasi data tersebut sudah dilakukan sejak 2015 lalu hingga menjelang berakhirnya 2016. Lambatnya proses pencocokan data ini, kata Agus membuat Pemkot Bontang terkesan kurang memperhatikan hak-hak para pegawai.
“Mestinya tidak telat, karena sejak 2015 kami sudah minta untuk divalidasi data itu,” katanya.
Agus beralasan, didesaknya Pemkot Bontang, dalam hal ini BKPP untuk segera mempercepat proses pencocokkan data ini karena kondisi ekonomi yang saat ini serba susah. Terealisasinya BNI Life, lanjut Agus menjadi salahsatu harapan para pegawai untuk dipakai sebagai modal usaha kecil lainnya.
“Terutama bagi para honorer ini, biar bisa dipakai buka usaha,” ucapnya.
Setelah data komplit, kata Agus, selanjutnya segera disusun rencana tahapan pembayaran, misalnya pencairan akan dilakukan berapa tahap. Agus mengusulkan agar para pegawai yang sudah lengkap secara data untuk diberikan terlebih dahulu tabungan atau rekening koran. Itu pun dengan catatan jika uangnya belum tersedia.
“Biarkan para pegawai ini diberikan bukti jumlah uang mereka selama ini,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, awal Maret 2017 BNI Life bakal dicairkan. Saat ini, pihak BNI Life dan Pemkot Bontang masih mencocokkan data agar tidak ada yang keliru apalagi masalah keuangan. Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, pencairan BNI Life ini memang sempat molor. Pasalnya, ditargetkan bisa cair di akhir Februari ternyata meleset. Karena proses verifikasi data masih belum selesai.
“Kemungkinan besar awal Maret, karena kemarin kami sempat bertemu dengan BNI Life yang menyatakan molor,” jelasnya saat ditemui Senin (20/2) kemarin.
Dikatakan Basri, jika memang proses verifikasinya selesai maka pencairan pun akan cepat terlaksana. Hanya saja, saat ini masih belum selesai, apalagi permasalahan dana sangatlah rawan jika ada perbedaan jumlah. Pencairan ini, lanjut Basri, akan diberikan bagi semua PNS, non-PNS ataupun mereka yang sudah keluar kerja. Karena didalamnya masih terdapat hak mereka, meskipun saat ini mereka sudah tidak bekerja sebagai non-PNS lagi. (zul)
