SANGATTA – Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) benar-benar mengawal proses penyelesaian pembangunan Cause Way Pelabuhan Sangatta. Sebab, jangan sampai proses pekerjaan yang harusnya bisa masuk tahun depan, justru tertunda lagi akibat kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Makanya setiap coffea morning saya tegas mempertanyakan progres penyelesaian masalah itu. Karena, itu (pembangunan lelabuhan) program kita. Jadi harus dicek benar-benar apakah ada alokasi anggaran pusat atau tidak,” ujar Kasmidi.
Dia menyebutkan, jika tidak dikawal benar-benar, dikawatirkan program yang harusnya selesai justru tertunda lagi, akibat tidak teranggarkan pusat. Sementara, kalaupun pusat tidak , namun kepastian bisa diketahui lebih awal, maka Kutim dapat menyiapkan langkah dengan memasukan program penyelesaian pembangunan Cause Way pelabuhan itu dalam proyek multiyears.
“Kita terus terpaku dengan pusat, sementara pada akhirnya justru tidak masuk anggaran. Sehingga kita semua harus tersandra dengan menunggu pusat. Padahal, kita juga mampu,” paparnya.
Apalagi, lanjut Kasmidi, tertundanya proses pekerjaan pelabuhan itu sudah berjalan dua tahun. Sehingga sering menjadi sorotan beberapa pihak. Oleh karena itu, apapun yang jadi masalah penyelesaian pelabuhan, diharapkan dapat disampaikan melalui forum. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil langkah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
“Pelabuhan ini kerja kita semua. Jangan sampai justru dibilang mangkrak. Karena ada beberapa LSM yang coba melirik pelabuhan Kenyamukan. Karena ketika kami belum ada, progresnya berjalan. Sedangkan saat memimpin justru diam di tempat,” sebut Kasmidi.
Sementara untuk pekerjaan pelabuhan yang masuk proyek multi year, tambah Wabup, tahun ini sudah mulai proses lelang. Sesuai rencana, pekerjaan akan difokuskan untuk membangun beberapa fasilitas penunjang pelabuhan. Seperti kantor, jalan penghubung, dan fasilitas lainnya.
“Terkait wacana pusat yang ingin mengambil alih proses pembangunan jalan, bagi kami itu masih sebatas wacana. Jadi yang sudah diprogramkan tetap berjalan. Karena belum ada MoU resmi dari pusat. Jadi sah-sah saja kami laksanakan,” tutupnya. (aj)
