RENCANA pemerintah mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi memantik penolakan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari DPR RI. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos (induk Bontangpost.id) Khafidlul Ulum dengan anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian, wakil Kaltim di DPR RI yang membidangi pendidikan.
—
Apakah rencana mendatangkan rektor asing pernah dibahas dengan komisi X?
Di komisi X kami sudah beberapa kali mengadakan raker, terutama membahas rencana pembukaan perguruan tinggi asing dan dosen asing. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tapi, kalau soal rektor asing, kami belum pernah membahasnya secara khusus. Sebenarnya apa sih tujuannya mendatangkan rektor asing?
Apakah Anda sepakat dengan rencana yang digulirkan Menristekdikti?
Saya jelas tidak setuju. Pak menteri harus evaluasi kebijakan itu. Kebijakan itu tidak rasional untuk Indonesia. Jika kita ingin menaikkan ranking di tingkat internasional, yang menjadi persoalan apakah orangnya atau dukungannya yang kurang. Dukungan itu maksudnya adalah sistem dan ekosistem. Misalnya, dukungan anggaran, sarana, dan prasarana. Kalau masalahnya ada pada orangnya, tinggal mendatangkan saja.
Bisa dibayangkan, jika ada rektor asing yang datang, kemudian anggarannya tidak ditambah, sarana-prasarana juga tidak ditambah, dan dosennya tidak ditingkatkan, saya tidak yakin orang asing itu bisa bekerja dengan kondisi yang ada.
Apa dampak negatif dari kebijakan itu?
Yang menjadi pertanyaan, apakah rektor asing mau digaji sesuai standar Indonesia? Itu harus dibahas juga. Apakah hal itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Bahkan, bisa menjadikan dosen lain tidak bersemangat. Kalau hanya ada satu orang di universitas yang digaji sangat tinggi tapi yang lain tidak, efek psikologisnya sangat tidak baik.
Apakah Menristekdikti akan diundang untuk membahas masalah itu di komisi X?
Masalah itu belum dibahas, tapi saya enggak yakin kebijakan itu bisa jalan. Kalau ini membuat resah masyarakat dan akhirnya muncul gonjang-ganjing, ya pasti dong akan kami bicarakan. Ini merupakan tanggung jawabnya menteri.
Sebenarnya, menteri sudah cukup, tapi karena muncul pro-kontra dan kontroversial yang tidak perlu, ya menurut saya harus dibahas. Mungkin maksudnya baik, tapi bagaimana mau dijalankan kalau banyak yang menolak.
Apa sebenarnya persoalan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia?
Perguruan tinggi yang terakreditasi sangat sedikit, apalagi yang tingkat internasional. Akreditasi yang bagus kebanyakan di Jawa. Jadi, yang menjadi persoalan adalah tidak meratanya kualitas pendidikan, baik antara negeri maupun swasta. Selain itu, banyak lulusannya yang tidak siap bekerja dan tidak sesuai dengan tuntutan skill yang dibutuhkan industri. Jadi, industri sulit mencari tenaga kerja, tapi banyak lulusan yang nganggur. (jpc)
