PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) belum mau mengomentari lebih jauh terkait rilis nama-nama bakal calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampingi Syaharie Jaang. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kaltim Rusman Yakub mengatakan, adanya rilis daftar nama tersebut merupakan hak dari Jaang selaku bakal calon gubernur (cagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.
“Kami tidak punya hak lebih untuk mengomentari itu (rilis). Karena itu merupakan hak Pak Syaharie Jaang sendiri,” ungkap Rusman saat ditemui Metro Samarinda, Senin (11/12) kemarin.
Meski enggan memberikan komentar lebih jauh, Rusman menyatakan koalisi yang dibangun PPP bersama Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pilgub mendatang masih tetap belum berubah. PPP Kaltim dalam hal ini tetap membangun komitmen koalisi untuk mendukung Wali Kota Samarinda tersebut sebagai cagub.
“Tentu nanti kami akan membawa ke pertemuan koalisi untuk didiskusikan. Nah, sampai hari ini belum kami bahas secara serius. Yang jelas kami masih menunggu dari Pak Syaharie Jaang untuk mengajak kami membahas itu,” bebernya.
Ditanya tentang kemungkinan kader PPP mendampingi Jaang, Rusman menjawab keinginan tersebut pasti ada. Bisa saja nanti muncul wacana menggandengkan kader PPP sebagai cawagub untuk Jaang. PPP dalam hal ini, memiliki beberapa nama yang dianggap layak untuk menjadi KT-2. Di antaranya Kasriah, anggota DPR RI yang merupakan PPP.
Bahkan ada juga keinginan mengusung Rusman sendiri sebagai cawagub. “Ada juga suara-suara yang dibawa teman-teman, misalnya nama saya. Karena memang harus diajukan berpasangan, jadi saya pikir pengusulan kader menjadi wakil itu wajar saja,” tambah Rusman.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ini menegaskan, hingga saat ini belum ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait siapa paslon yang diusung partai berlambang kakbah ini. Namun begitu sampai saat ini koalisi yang dibangun dengan Partai Demokrat dan PPP tetap solid dan belum ada perubahan apapun.
“Yang jelas tanggal 8 Januari 2018 kan sudah pendaftaran. Kalau rekomendasi dari DPP paling lambat akhir Desember lah,” pungkasnya. (luk)
