bontangpost.id – Polemik pengoperasionalan RS Tipe D kian berlanjut. Setelah muncul dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun ini, bahwa pengfungsian RS Taman Sehat akan dimulai tahun depan. Namun kabar ini mendapat tanggapan dari kepala daerah, pasalnya masih banyak yang harus dilengkapi. Mulai dari sarana penunjang hingga izin. Sehingga pesimistis jika mulai beroperasi tahun depan.
Menanggapi itu Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mempertanyakan keseriusan pemkot dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Pasalnya secara fisik bangunan sudah berdiri beberapa tahun lalu. Akan tetapi hingga sekarang belum juga dipakai. Ia juga heran jika sudah tertuang di RKPD tetapi dibantah sendiri oleh kepala daerah.
“Padahal RKPD itu merupakan target pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun tersebut,” kata Andi Faiz.
Politikus Partai Golkar ini bakal mempertanyakan saat Banggar DPRD akan membahas anggaran bersama TAPD. Sebab sebelumnya TAPD selalu berpedoman bahwasanya terbatasnya kas daerah. Padahal tahun depan proyeksi APBD Perubahan bisa menembus Rp 2,2 triliun. Imbas silpa yang tinggi.
“Kalau dulu ada alasan anggaran minim. Tetapi saat ini kondisi keuangan tidak begitu. Jadi ini murni melihat keseriusan pemkot,” ucapnya.
Legislator akan mengawal supaya fasilitas kesehatan ini segera difungsikan. Sesuai dengan tugas DPRD yakni pengawasan dan penganggaran. Dewan bakal ngotot saat pembahasan agar anggaran bisa diserap maksimal untuk melengkapi fasilitas di RS tipe D.
Menurutnya masyarakat bisa menilai dengan kondisi ini. Bahwasanya kehadiran pelayanan kesehatan sangat diperlukan sehubungan sistem rujukan rumah sakit. Ia menyebut bahwa tujuan pembangunan gedung ini sebelumnya semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau pemerintah tidak niat pasti ada alasan. Supaya penggunaan bangunan ini diundur-undur. Bila pembangunan ini dibawa-bawa ke ranah politik maka ya susah,” tutur dia.
Andi Faiz menilai dengan melimpahnya anggaran di perubahan nanti untuk kelengkapan bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalnya di APBD Perubahan mulai menyicil terkait alkes dan pembebasan lahan. Selanjutnya di APBD 2024 bisa mengubah struktur bangunan khusus instalasi gawat darurat dipindahkan ke lantai dasar.
“Sehingga di akhir 2024 bisa difungsikan,” terangnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut durasi sisa untuk persiapan hingga akhir 2024 masih belum cukup. Pasalnya banyak pekerjaan rumah yang harus dilengkapi. Ia pun menyebut salah satunya perizinan. Akan tetapi ketika disinggung perizinan apa yang dimaksud, ia tidak menjabarkan secara rinci.
“Belum (difungsikan). Izinnya saja belum keluar. Memang belum ada,” kata Basri.
Namun pemkot akan tetap menyiapkan beberapa fasilitas yang harus dimiliki fasilitas kesehatan tersebut. Salah satunya mencakup ketersediaan parkir. Dalam waktu dekat dirinya akan membentuk tim percepatan untuk pembebasan lahan.
Diketahui, luas bangunan Rumah Sakit Taman Sehat ialah 10×20 meter persegi. Bila dijumlah, satu lantai rumah sakit memiliki luasan 200 meter persegi. Dengan total empat lantai, maka RS Taman Sehat membutuhkan sekira 160 meter lahan parkir. Angka tersebut diambil berdasarkan regulasi yang ada. Berupa 20 persen dari total luas lantai harus berupa lahan parkir.
“Ini saya tekankan kepada OPD agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebelum melakukan pembangunan kajiannya harus lengkap termasuk fasilitas parkir. Jangan setelah rampung ada masalah,” ucapnya.
Sementara untuk pemindahan ruang IGD bakal dimasukkan dalam mata anggaran periode selanjutya. Bisa saja di APBD Perubahan maupun APBD 2024. Dua poin itu merupakan penekanan dari BPKP. Disinggung soal rekomendasi yang harus dijalankan pada tahun ini. Ia menilai bahwa rekomendasi itu terkait dengan pemenuhan fasilitas. (ak)
