BONTANG – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang menyayangkan aksi unjuk rasa yang digelar para pengusaha sopir truk. Pasalnya, Kadin sangat mendukung investasi di Bontang dan tak ingin terulang kasus seperti pembatalan pembangunan pabrik NPK di Bontang. Sementara hasil pertemuan antara pengusaha sopir truk dengan perusahaan yang difasilitasi pemkot masih deadlock.
Wakil Ketua Kadin Bontang, Kartolo Rimba mengatakan kondisi pengangguran di Bontang semakin banyak. Dengan adanya investasi, tentu Kadin sangat welcome. Namun, masyarakat juga diminta ikut mendukung dengan menjaga kondusifitas di Bontang.
“Kami sayangkan adanya aksi unjuk rasa kemarin, karena hal itu masih bisa dikomunikasikan (tidak dengan cara demo, Red.),” kata Kartolo, Kamis (7/2/2019).
Kadin menginginkan semua yang berinvestasi di Bontang bisa berkontribusi serta memberi efek peningkatan ekonomi. Kartolo pun mengajak semua pengusaha di Bontang mendukung setiap investasi yang masuk di Bontang.
“Kalau ingin dilibatkan, maka harus profesional dan bersaing secara sehat. Jangan sampai seperti kasus pembangunan NPK cluster, akibat didemo segelintir masyarakat akhirnya batal dibangun di Bontang,” ungkapnya.
Ditambahkan Awang Mulyadi yang juga Wakil Ketua Kadin meminta pengusaha jangan memaksakan kehendak jika ingin berpartisipasi. Ia berharap semua investasi di Bontang bisa berjalan lancar tanpa hambatan yang berefek pada masyarakat Bontang dengan peningkatan ekonomi.
“Semoga bisa menghidupkan roda ekonomi (setiap investor yang masuk, Red.),” ujarnya.
Senior Research and Bisnis Development PT Energi Unggul Persada (EUP), Apri Gunawan selaku investor pabrik crude palm oil (CPO) mengatakan pihaknya sudah merangkul pekerja lokal Bontang sehingga tuntutan mereka sudah diakomodir. Namun terkait harga, masih ada beberapa pertimbangan dan ia harus berkonsulatsi dengan pihak manajemen PT EUP.
“Komitmen kami tetap akan mempekerjakan tenaga lokal dan kami sudah buktikan,” ujarnya.
Harga yang ditawarkan pengusaha sopir truk sebesar Rp 120 ribu masih terbilang sangat tinggi. Mengingat pihaknya menawarkan harga Rp 52 ribu, dan sudah disetujui kontraktornya. Ia berpikir para sopir truk sudah terakomodir oleh kontraktor, namun ternyata mereka ingin langsung melalui perusahaan.
“Tidak serta merta kami mengambil keputusan karena harus ajukan ke manajemen. Tapi kami akan rangkul berapa pun jumlah truk yang ada di Bontang,” tegasnya lagi.
Saat ini sudah 15 unit truk yang terdaftar di kontraktornya dengan harga Rp 52 ribu. Yang sudah lengkap safety-nya dan sudah bekerja ada 5 unit.
“Harapan kami ada lagi yang bertambah. Kalau harga mereka (peserta demo) sangat tinggi sekali,” imbuhnya.
Ical, perwakilan sopir truk tetap kukuh dengan harga Rp 120 ribu. Ia sempat menurunkan harga Rp 100 ribu sebagai ongkos angkut timbunan tanah tetapi perusahaan menawarkan Rp 67 ribu. “Masih sangat jauh dari harga standar,” sebut Ical.
Rencananya, para sopir bakal mengerahkan armada lebih banyak untuk aksi lanjutan yang diagendakan awal pekan depan dengan total 360 truk terparkir di kantor Wali Kota Bontang. (mga/ak)
