bontangpost.id – Semangat optimisme diusung dalam pidato kenegaraan dan penyampaian RUU tentang APBN 2023 yang dibacakan Presiden Joko Widodo, Selasa (16/8). Tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” dipilih Jokowi dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.
Presiden berkeyakinan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. ‘’Ini jadi momentum pemulihan ekonomi untuk bangkit, namun tantangannya tidak mudah, karena situasi global mengalami krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan,’’ jelasnya.
Berbagai target diusung pemerintah menghadapi 2023. Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit anggaran maksimal 3 persen atau sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 598,2 triliun. Adapun target ini lebih rendah dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 732,2 triliun atau 3,93 persen terhadap PDB.
Target tersebut diusung dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara. ‘’Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB,’’ jelas mantan gubernur DKI itu.
Meski menyampaikan optimisme, ada sejumlah poin penting yang patut disorot. Salah satunya, terkait bahasan subsidi energi. Tahun depan, pemerintah menetapkan anggaran belanja subsidi sebesar Rp 297,18 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan sebesar Rp 86,5 triliun untuk subsidi non-energi.
Alokasi subsidi energi itu turun dibandingkan yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Dengan makin mengecilnya anggaran subsidi energi, sinyal kenaikan harga BBM tahun depan pun menyeruak.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah saat ini memang sedang melakukan berbagai kajian dan evaluasi terkait harga BBM. ‘’Pemerintah sekarang dalam status kita sedang me-review terkait kebutuhan akibat kenaikan harga BBM, baik dari segi volume maupun dari segi kebijakan selanjutnya,’’ ujarnya dalam konferensi pers, kemarin.
Airlangga menyebut, dari kajian itu juga akan diperhitungkan berbagai variabel terkait. Terutama potensi kenaikan inflasi dan efek terhadap PDB di kemudian hari.
Jikalau nantinya ada penyesuaian harga, Airlangga menyebut pasti pemerintah akan memberikan kompensasi berupa program perlindungan sosial. Kompensasi itu juga dikaitkan dengan program yang sudah berjalan seperti yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19.
‘’Sekaligus saya jawab bahwa tentu kalau ada penyesuaian (harga), kita sedang kalkulasi kebutuhan-kebutuhan terkait kompensasi dalam berbagai program. Tentu programnya yang sedang berjalan,’’ kata ketum Partai Golkar itu.
Senada, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penurunan alokasi subsidi energi itu disebabkan harga minyak dari ICP turun ke level USD 90 per barel. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah membaik.
‘’Artinya, harga minyak relatif lebih rendah ke USD 90 per barrel lagi, kurs kita relatif lebih baik pada situasi saat ini yang sangat volatile. Sehingga, sebetulnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal,’’ kata dia.
Meski begitu, menkeu meminta agar volume konsumsi BBM bersubsidi bisa dikendalikan. Jika tidak, maka anggaran subsidi energi akan terus membengkak.
Sayangnya, dalam pidato kemarin, Jokowi sama sekali tidak menjelaskan terkait kenaikan gaji PNS di 2023. Jawa Pos (grup bontangpost.id) sudah mencoba menanyakan kenaikan gaji PNS kepada menkeu dalam sesi konferensi pers, namun yang bersangkutan tak memberikan jawaban.
Pemerintah sendiri mengalokasikan belanja negara pegawai 2023 mencapai Rp 442,57 triliun, naik dibandingkan outlook tahun ini Rp 416,62 triliun. Alokasi belanja pegawai mengalami tren kenaikan sejak 2018.
Pada 2018, pemerintah merealisasikan belanja pegawai Rp 346,89 triliun, lalu naik menjadi Rp 376,07 triliun pada 2019, Rp 380,53 triliun pada 2020, dan Rp 387,75 triliun pada 2021.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, pidato Presiden Jokowi dalam R-APBN 2023 memang terkesan optimistis. Pertama, karena ekonomi global turun, tapi ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,3 persen. Kedua, dari asumsi harga minyak mentah masih tinggi, USD 90 per barel. Jauh lebih tinggi dibanding asumsi ICP 2022. Artinya, booming harga komoditas masih diharapkan bisa menolong.
Meski begitu, Bhima menyangsikan optimisme tersebut. Sebab, harga komoditas bisa jadi sudah mencapai puncaknya tahun ini. Terlihat, dari harga komoditas sudah mulai turun. Sehingga, jika terjadi resesi global, praktis permintaan menurun. Maka, harga komoditas juga ikut turun.
“Itu menjadi salah satu tantangan sebenarnya. Benar nggak harga komoditas masih menopang ekonomi 2023,” terang lulusan University of Bradford itu.
Bhima mencermati, pidato Jokowi yang 11 kali menyebut soal infrastruktur dan tujuh kali menyebut inflasi. Dia merasa ada kontradiksi di situ. Kalau inflasi menjadi salah satu tantangan utama, maka seharusnya infrastruktur bukan solusi. Tapi, subsidi bantuan sosial (bansos). Sayangnya, bansos cuma disebut sedikit.
Kritiknya, dengan defisit APBN 2023 yang diturunkan di bawah 3 persen, tapi infrastruktur yang mau dikebut justru akan menjadi dilema. Sedangkan subsidi masih akan terus meningkat kalau asumsi harga minyak mentah USD 90 per barel.
“Nah, ini yang belum bisa dijelaskan. Bagaimana membagi antara subsidi dengan infrastruktur. Dan infrastruktur mana yang harus dikalahkan. Karena di pidato pagi, pak Jokowi masih bilang IKN harus tetap berlanjut,” ungkapnya.
Dia khawatir, jika subsidi terus didorong, lalu infrastruktur didorong, di satu sisi ada tahun politik dengan anggaran belanja persiapan pemilu yang tidak murah, maka penerimaan pajak yang akan didorong tinggi. Sementara kalau target basis pajak di dalam negeri yang digenjot, malah bisa menimbulkan kontraksi ekonomi.
Bhima membeberkan sejumlah tantangan ekonomi tahun depan. Yakni, suku bunga semakin mahal, beban bunga utang meningkat, imbal hasil untuk SBN 10 tahun naik di atas 7 persen. Selain itu, harga komoditas bisa berbalik arah dan tahun politik yang membuat investasi wait and see.
Selain itu, bansos untuk menahan inflasi perlu dinaikkan lagi. “Apalagi tahun politik biasanya lebih populis model belanjanya,” terang dia.
Bhima juga memandang ada kemungkinan besar 2023 harga BBM, listrik dan LPG 3 kg bakal naik. Hal itu merujuk pada alokasi subsidi energi yang mengecil di tahun depan.
‘’Kemungkinan besar 2023 harga BBM, listrik dan elpiji 3 kg akan naik karena asumsi ICP-nya masih tinggi, yakni USD 90 per barel, sementara alokasi subsidi energinya lebih kecil dari 2022,’’ tandasnya.
INFRASTRUKTUR DAN IKN
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, bahwa pembangunan infrastruktur pada kabinet Indonesia akan ditargetkan rampung pada 2023 atau paling tidak pada semester pertama 2024.
“Oleh karena itu selektif untuk tidak mungkin membangun baru. Kecuali ada direktif (perintah) langsung dari presiden,” jelas Basuki pada Laporan Keuangan dan Rancangan APBN (R-APBN), Selasa (16/8).
Sebagai gantinya, kata Basuki, pihaknya kini menggunakan prinsip OPOR atau Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi. Basuki menjelaskan, total anggaran pembangunan infrastruktur adalah Rp 392 triliun. Pada 2023 nanti, Kementerian PUPR mencanangkan biaya pembangunan infrastruktur sebesar Rp 125,2 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan tol dan nontol, jembatan, perumahan, infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, irigasi, sistem air minum, dan sistem pengendalian. Kemudian pembangunan ibu kota baru (IKN).
“Untuk IKN anggarannya akan kita dapat setelah selesai proses desain. Kami berharap ini cepat agar segera lelang dan pelaksanaan,” jelas Basuki.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan lebih detail anggaran proyek IKN tahun depan. Dia mengatakan 2023 nanti, alokasi anggaran untuk IKN dimasukkan dalam pagu kementerian atau lembaga. Di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, Polri, BKPM, dan lainnya.
’’Dan (anggaran IKN) seluruhnya kira-kira Rp 23,6 triliun,’’ katanya. Alokasi terbesar ada di anggaran Kementerian PUPR, sejumlah Rp 20,8 triliun. Politikus PPP itu mengatakan, sesuai dengan proyeksi yang disusun pemerintah sebesar 20 persen anggaran IKN diambil dari APBN.
Kemudian sisanya dari partisipasi swasta. ’’Baik dari dalam maupun luar negeri,’’ katanya. Suharso menuturkan anggaran IKN dari APBN di antaranya untuk membangun sarana dan prasarana dasar. Kemudian, membangun istana dan kompleks perkantoran.
Dia lantas menjelaskan, komitmen pemerintah terkait kebijakan prioritas nasional. Di antara sasaran pembangunan 2023 menekan pengangguran hingga tinggal 5,3 persen sampai 6 persen. Untuk mengatasi tingkat pengangguran ini di antaranya dengan pemulihan dunia usaha. Kemudian menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 nanti.
Sementara itu, terkait turunnya pagu anggaran sektor kesehatan 2023, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) justru menilai hal ini merupakan keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebab, kenaikan anggaran sebelumnya, yang terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19 tak terlalu tinggi bila dibandingkan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat lima besar dalam penanganan pandemi.
”Anggaran sektor kesehatan naik kemudian turun. Kalau saya melihat ini adalah keberhasilan yang dilakukan oleh Indonesia,” ujarnya. (dee/lum/tau/lyn/wan/mia/jpg/dwi/k15)
