BONTANG – Protes sebagian warga sekitar Pelabuhan Loktuan terkait pemberitaan 19 rumah cocok harga ditanggapi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sukardi. Ia mengklarifikasi perihal pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan, dirinya mengeluarkan pernyataan bahwa Pemkot telah membebaskan 19 rumah warga yang selama ini jadi polemik.
Ditemui di ruangannya, Kamis (22/6) Sukardi mengatakan, saat sidak dengan Komisi III DPRD belum lama ini di Pelabuhan Loktuan, Ketua Komisi III menanyakan soal kolam yang selama ini sempat dikeluhkan oleh sejumlah kapten kapal kesulitan memutar.
“Saya bilang kolam ini akan dikeruk tahun 2018, nah hasil kerukannya akan dibuang di lahan yang sudah dibebaskan. Saya yakin disana sudah ada sebagian yang dibebaskan ada juga yang belum,” ungkapnya.
Dia menyatakan, tak pernah mengeluarkan penyataan 19 rumah sudah cocok harga. Ia mengimbau bagi warga yang merasa belum mendapat kejelasan seputar nasib mereka, agar segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
“Jadi bagi warga yang merasa lahannya belum dibebaskan silahkan datang ke Dinas terkait, karena itu bukan ranah kami. Kalau soal kolam dan pengerukan itu baru ranah kami, tapi kami tidak ingin menutup mata karena disana ada warga kita yang sudah lama menetap. Tidak mungkin juga hasil kerukan nantinya kami buang sembarangan, pasti kami akan ditegur Dinas Lingkungan Hidup,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Pelabuhan Loktuan pemilik lahan yang kabarnya sudah dibebaskan oleh Pemkot Bontang, demi memuluskan rencana pengembangan pelabuhan umum menjadi pelabuhan peti kemas angkat suara. Mereka mengecam pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Sukardi di sejumlah media massa, yang menyatakan bahwa persoalan pembebasan lahan sudah selesai.
“Saya kaget ada teman yang infokan ada berita 19 rumah di pelabuhan cocok harga, kami tegaskan sampai sekarang saja negosiasi belum ada titik temu,” ujar Agus Kusmirat Saleh, salah satu warga pemilik rumah di Pelabuhan Loktuan, Selasa (20/6). (*/nug)
