SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur kedepan akan lebih realistis dalam menghitung dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, hal ini belajar dari pengalaman defisit anggaran yang dialami dalam dua tahun terakhir.
“Ini sudah yang kedua kalinya Kutim mengalami krisis keuangan. Makanya kedepan, kami lebih berbenah lagi. Sehingga, pembangunan tetap berjalan sempurna, meskipun kondisinya kekurangan,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah.
Munerut dia, kondisi krisis keuangan yang dialami dalam dua tahun terakhiremang jadi pengalaman berharga Pemkab Kutim dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena, kondisi keuangan dan kemauan pemerintah pusat tidak bisa diprediksi. Buktinya, walaupun saat ini kondisi nilai jual batubara sedang stabil, namun daerah yang mengandalkan penerimaan dari dana bagi hasil itu tetap mendapat pemangkasan anggaran.
“Jadi mau tidak mau kami yang harus belajar realistis dalam menyusun anggaran. Supaya, berapa pun dana yang ditranfer pusat ke daerah tetap cukup untuk melaksanakan pembangunan,” ujarnya.
Irawansyah mengakui, memang semula APBD Kutim digadang-gadang bisa tembus hingga angka Rp 3 triliun. Namun pada kenyataannya, justru dipertengahan tahun tidak dapat terpenuhi karena adanya pemangkasan dana transfer pusat. Sementara, sebagian program pekerjaan sudah terlanjur dijalankan dan harus dibayarkan. Sehingga pada akhirnya menjadi beban terhadap keuangan daerah.
“Bisa dikatakan ini terjadi karena perhitungan anggaran yang bakal masuk dari pusat tinggi. Sedangkan realisasi akhirnya justru jauh berkurang. Makanya, kondisi ini jadi pengalaman kami yang sangat berharga,” tutup Irawansyah. (aj)
