Pantauan media ini, Isran Noor datang sekira pukul 14.00 Wita bersama Hadi Mulyadi. Sementara Rusmadi hanya didampingi tim suksesnya. Sedangkan pasangannya, Safaruddin tidak terlihat dalam kegiatan yang diselenggarakan KPU di Hotel Bumi Senyiur Samarinda itu.

Begitu juga dengan paslon nomor urut 1 Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi dan paslon nomor urut 2 Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat, keduanya tidak terlihat dalam penetapan tersebut.

Kegiatan yang diselenggarakan antara lain pembacaan berita acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih oleh Komisioner KPU Kaltim, penandatanganan berita acara, dan penyerahan berita acara pada seluruh paslon atau perwakilan paslon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Ketua DPRD Kaltim Muhammad Syahrun.

Ketua KPU Kaltim, Muhammad Taufik mengatakan, penandatanganan berita acara dan penetapan calon pemenang Pilgub Kaltim tersebut menjadi penanda bahwa kontestasi tersebut telah berakhir dengan damai.

“Ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain. Karena di tempat lain masih ada gugatan-gugatan. Di Kaltim alhamdulillah semua paslon beserta tim suksesnya memberikan selamat kepada pemenang,” ucapnya.

Taufik berharap, proses pilgub hingga penetapan pemenang tersebut dapat dijadikan contoh bagi generasi muda Kaltim. Bahwa kompetisi adalah hal biasa dalam perebutan kekuasaan. Namun akhir dari tahapan tersebut harus tetap dibarengan dengan perdamaian dan persatuan.

“Karena kita ini bukan orang lain. Semua saudara, teman, dan kerabat. Apalagi semua orang berkontribusi untuk menyukseskan pilgub ini,” ucapnya.

Atas dasar itu, Taufik mengingatkan agar seluruh masyarakat menerima dengan legawa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor-Hadi Mulyadi. Karena keduanya akan menjabat dan memimpin Kaltim di periode 2018-2023. “Siapapun gubernurnya, siapapun pilihan anda, setelah terpilih, ini adalah gubernur kita semua,” tutur Taufik.

Gubernur Kaltim terpilih, Isran Noor mengaku, tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu dirinya mengapresiasi kinerja KPU.

“Bagus yah. Saya kira sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Dan mudah melalui proses yang memang terukur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Isran. (*/um)

Artikel Sofyan dan Jaang Tidak Hadiri Penetapan Gubernur Kaltim Terpilih pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu ditegaskan Isran usai mendengarkan langsung proses penetapan dirinya dan Hadi Mulyadi sebagai pemenang Pilgub Kaltim yang dilaksanakan KPU Kaltim di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (24/7) kemarin.

Menurut Isran, dirinya bersama Hadi Mulyadi beserta tim sukses tidak ingin sibuk menyusun tim transisi. Sebab jika sudah terpilih, pihaknya akan langsung menempatkan orang-orang yang kompeten di pemerintahan.

“Sebelum pelantikan ini saya mau santai-santai saja. Enggak usah pusing-pusing. Jadi enggak ada tim transisi,” tuturnya.

Terlebih, Isran menyebut, tim yang bekerja di pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Awang Faroek Ishak sudah memahami program yang disusun tim Isran-Hadi. Sehingga tidak diperlukan tim transisi yang mengawali pelaksanaan program daerah.

“Untuk itu, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Red.) provinsi akan kerja sama dengan pihak-pihak seperti Tim Anggaran Provinsi, DPRD, dan masyarakat,” ucapnya.

Begitu juga dengan program kerja yang ingin dijalankan selama 100 hari pertama kepemimpinannya, Isran belum ingin menyampaikannya pada publik Benua Etam. Namun setelah dilantik menjadi gubernur, dirinya akan langsung merealisasikannya.

“Kan saya belum jadi gubernur. Rencana sudah ada. Tinggal kami evaluasi proses, mana yang menjadi prioritas. Jadi santai saja,” sebut Isran.

Begitu juga dengan seleksi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim yang tengah berjalan. Isran menyerahkan sepenuhnya pada tim yang ditunjuk untuk menyeleksi sekprov. Terlebih, sudah ada aturan yang menjadi pedoman bagi penunjukan penanggung jawab administrasi pemerintah daerah tersebut.

“Kan memang ada aturanya. Karena itu jabatan yang sudah dilakukan assessment. Maka pejabat atau user itu tidak bisa ikut campur. Enggak boleh. Pokoknya percayakan saja pada tim seleksi. Saya tidak ada masalah, jalan saja,” katanya.

Karena itu, Isran akan menerima siapa yang terpilih dan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi Sekprov Kaltim. “Siapapun yang terpilih, semuanya baik kok,” terang dia.

Terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Isran ingin susunan anggaran tersebut dapat mendukung perbaikan kondisi masyarakat miskin dan infrastruktur pedesaan.

“Saya harapkan anggaran itu disusun, dapat diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong konektivitas antarwilayah,” ucapnya.

Disinggung adanya dorongan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim, Isran mengaku tidak ingin lagi mengurus partai. Bahkan dirinya baru mendapat informasi adanya keinginan pihak tertentu yang mendorongnya memimpin partai berlambang beringin tersebut.

“Saya baru dengar. Bagaimana saya mau bilang benar atau tidak? Baru dengar sekarang. Enggak ada itu. Enggak pengin mencalonkan diri. Saya enggak mau ngurusin partai lagi dah,” sebut Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur itu hanya akan fokus menjalankan tugas sebagai gubernur. Dia mengaku, memimpin partai sudah tidak lagi tepat. Pasalnya, Isran hanya akan konsentrasi mengelola pemerintah dengan potensi yang tersedia.

“Namanya tugas harus dijalankan dengan baik. Tidak boleh tidak disenangi. Kalau tidak senang, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berarti tidak ada pahalanya,” jelas dia. (*/um)

Artikel Ditetapkan Jadi Gubernur, Isran Santai pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wakil Bendahara DPD I Golkar Kaltim, Rinda Handayani Karhap mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk tetap mempertahankan kursi mayoritas di DPRD Kaltim. Pasalnya, pengurus Golkar Kaltim telah melakukan evaluasi di balik kekalahan di Pilgub Kaltim.

Selain itu, terdapat perbedaan yang mendasar antara pertarungan politik di pemilihan kepala daerah dan pileg. “Jadi hasil di pilkada bukan tolok ukur di pileg. Apalagi Golkar itu partai yang infrastrukturnya kuat. Artinya dinamis dan hantaman badai apapun yang terjadi, Golkar akan tetap solid,” ucapnya.

Begitu juga dengan kasus tersanderanya sejumlah kader dalam kasus korupsi. Golkar belajar dari fenomena tersebut. Sehingga pihaknya mengusung kader-kader yang dapat dipilih dan mewakili harapan masyarakat Benua Etam.

“Tentunya kami sudah melakukan seleksi terhadap bacaleg (bakal calon legislatif, Red.). Yang diusung ya figur-figur yang kami anggap mampu mendulang suara di daerahnya masing-masing,” jelas Rinda.

Seleksi calon, lanjut dia, dilakukan secara profesional dan ketat. Rinda mencontohkan, Dayang Donna Faroek yang notabenenya putri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tidak mendapat nomor urut yang “spesial.”

“Artinya ada tahapan-tahapan yang wajib dilewati oleh setiap caleg. Jadi sudah ada kriteria dengan kualitas dan indikator tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi caleg di Golkar. Karena itu akan berpengaruh pada kemenangan di pileg,” ungkapnya.

Jika di Pileg 2014 partai berlambang beringin tersebut mendapatkan 13 kursi, maka di Pileg 2019 pihaknya menargetkan untuk meraih 17 kursi di gedung Karang Paci. Khusus di daerah pemilihan (dapil) satu Samarinda dan enam Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Golkar menargetkan perolehan kursi mayoritas.

“Karena di dapil enam itu ada Pak Makmur, Mahyunadi, dan saya sendiri. Di Samarinda kami menempatkan figur-figur yang bagus. Target kami di dapil satu dan enam masing-masing dapat enam kursi,” tuturnya.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Budiman mengatakan, Golkar memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi pemilu. Karenanya, terdapat modal politik untuk menyongsong Pileg 2019.

“Golkar sudah memiliki modal politik dan sejarah. Walaupun bermunculan partai baru, tetapi Golkar tetap eksis. Artinya apa? Golkar ini punya modal dasar untuk pemilu. Ada yang bisa diunggulkan,” ucapnya.

Budiman menyebut, salah satu sebab kekalahan Golkar di pilkada karena sentralisasi pengambilan keputusan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengusung Andi Sofyan Hasdam yang notabenenya tidak dipilih secara mayoritas oleh masyarakat, pengurus di tingkat provinsi, dan pengurus partai di kabupaten/kota.

“Karena Sofyan tidak muncul dari bawah. Makanya pilkada kemarin bukan pertarungan masyarakat Kaltim. Makanya ada gejolak di bawah. Karena terpusatnya pengambilan kebijakan partai politik,” ungkapnya. (*/um)

Artikel Golkar Yakin Bisa Move On  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam kesempatan tersebut, Rusmadi datang bersama Dadi Ruhiyat pada pukul 09.42 Wita. Keduanya menggunakan mobil hitam dengan KT 1829 WB. Mantan Sekretaris Provinsi Kaltim itu langsung disambut oleh Isran di kediamannya di White House, Sungai Kunjang.

Cagub yang didampingi Safaruddin dalam perhelatan Pilgub Kaltim 2018 tersebut datang mengenakan baju putih dan celana hitam. Sesampai di depan rumah Isran, Rusmadi mengawalinya dengan salam dan menyampaikan selamat atas kemenangan Isran-Hadi dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

“Selamat Pak Gubernur,” kata Rusmadi sambil menjabat tangan Isran.

“Eh namaku bukan Selamat. Tapi Isran,” jawab Isran berkelakar yang langsung disambut tawa hadirin.

Tak lama kemudian, Isran mempersilakan Rusmadi masuk ke dalam rumahnya. Sekira sepuluh menit, keduanya melakukan pertemuan tertutup. Di rumah Isran, Rusmadi memberikan dua buku sebagai rekomendasi untuk kelanjutan pembangunan Benua Etam.

Setelah melakukan pertemuan tertutup, di hadapan awak media, Isran berujar, bahwa selama ini antar pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di Pilgub Kaltim 2018 tidak sedang membangun bermusuhan.

“Tetapi kita hanya berlawanan. Sebab dalam merebut kemenangan itu tidak ada musuh. Ibarat main bola, kalau tidak ada lawan, kan tidak ada kemenangan,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Isran, proses merebut hati pemilih dalam tahapan pilgub, lumrah terjadi. Namun demikian, proses yang biasa tersebut hendaknya tidak menabrak aturan pemilu. “Itu sebabnya ini kan biasa saja. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Rusmadi dan timnya telah menyampaikan ucapan selamat,” kata dia.

Sejatinya sebelum kedatangan Rusmadi, Isran telah berencana melakukan lawatan pada seluruh cagub yang bersaing dengannya di Pilgub Kaltim. Jadwalnya, Kamis (12/7) besok, cagub yang didampingi Hadi Mulyadi tersebut sedianya akan mendatangi Rusmadi.

“Kemudian setelah itu ke Pak Jaang dan Pak Sofyan Hasdam. Ternyata beliau mendahului datang ke sini,” sebut Isran.

Terhadap perkembangan politik belakangan, antara lain keluhan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak atas dugaan politik uang, pemanggilan gubernur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga isu penghentian proyek daerah yang bakal dilakukannya, Isran mengaku, semua itu adalah seni dalam perpolitikan daerah.

“Jangan sampai itu dianggap negatif. Karena itu adalah seni. Nah, kalau kita menikmati seni, maka pasti kita akan merasakan keindahannya,” ujar dia.

Menjawab ucapan Isran, Rusmadi mengatakan, kontestasi dalam Pilgub Kaltim adalah perlombaan. Cagub yang didampingi Safaruddin tersebut beda pendapat dengan Isran yang menempatkan kontestasi antar calon sebagai jalan yang berlawanan.

“Kalau berlawanan, sama seperti tinju. Pasti ada yang menang, kalah, dan disakiti. Saya menampatkan ini sebagai lomba lari. Berlari dengan sportivitas yang tinggi. Kemudian tidak ada yang kalah dan tersakiti,” katanya.

Karena itu, visi bermartabat sebagaimana yang diusungnya dalam Pilgub Kaltim dimaksudkan untuk menjaga norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar perhelatan politik lima tahunan tersebut.

Begitu juga dengan kedatangannya yang bermaksud mengucapkan selamat atas kemenangan Isran-Hadi. Kata dia, ucapan tersebut murni datang dari hati yang paling dalam untuk menghargai perlombatan tersebut.

“Ini tidak ada kesepakatan politik. Yang ada hanya silaturahmi untuk sama-sama membangun Kaltim. Sebagai putra yang lahir di Kaltim, wajib hukumnya bagi saya untuk mendukung pemimpin yang ingin membangun daerah,” sebut Rusmadi.

Kedatangan dirinya juga memutus anggapan bahwa pasca pemilihan pada 27 Juni lalu, pihaknya belum menerima kekalahan. Terbukti, setelah mendapat tanggapan aduan timnya atas dugaan pelanggaran, paslon nomor 4 tetap legawa menerima hasil pilgub.

“Kami menghormati apapun keputusan dari penyelenggara pilkada. Makanya kami datang ke sini. Apalagi saya selaku junior. Jadi wajib bagi saya untuk menghormati hasil pilkada ini,” jelasnya.

Rusmadi juga menyampaikan pada Isran, sedianya Safaruddin selaku pendampingnya di Pilgub Kaltim ingin bersama-sama mengucapkan selamat secara langsung atas kemenangan Isran-Hadi. Namun, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim tersebut sedang menjalankan tugas penting di luar Samarinda.

“Karena itu saya sampaikan juga salam dan permohonan maaf beliau yang tidak bisa hadir dalam kegiatan silaturahmi ini. Yang pasti saya dan beliau menerima hasil pilgub ini,” tandas Rusmadi. (*/um)

Artikel Legawa, Rusmadi-Isran Bertemu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra Riviyanto mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas proses penghitungan surat suara kabupaten/kota di seluruh Kaltim. “Karena ini kan tingkat provinsi, kami ingin agar kegiatan pilkada dapat dinikmati semua pihak dengan aman,” kata dia.

Lebih lanjut Vendra mengatakan, pengamanan ini merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Dan proses pengamanan akan terus dilakukan hingga 10 Juli mendatang. “Pengamanan tidak hanya dari Polresta Samarinda. Namun juga gabungan dari personel Polda Kaltim dan Korem,” ujarnya.

Menurut pantauan media ini, pengamanan dilakukan dengan sangat ketat. Setiap orang yang masuk ke ruang rekapitulasi KPU Kaltim harus memiliki ID card khusus dan harus melalui alat sensor manusia. Anggota kepolisian berjaga di sekitar pintu masuk tersebut.

Selain itu, petugas pun melakukan pengecekan terhadap semua barang bawaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Di depan pintu ruang rapat pleno, ada sekira lima personel kepolisian yang berjaga. Karena ruang rapat pleno terletak di lantai 2, proses pemeriksaan dilakukan di lantai satu dan dijaga sekira tiga anggota brimob bersenjata lengkap, tiga polisi wanita (polwan) yang bertugas melakukan pengecekan barang, dan beberapa personel gabungan lainnya yang siaga di dalam hotel.

Tidak hanya di dalam hotel, personel kepolisian juga berjaga di luar wilayah hotel. Dari pintu masuk dan keluar, area parkir, maupun di pos penjagaan. Mobil kepolisian pun tampak standby di sekitar pintu masuk dan keluar tersebut.

“Alhamdulillah proses rekapitulasi berjalan dengan tertib sesuai SOP KPU Kaltim. Saat masuk ke ruang rapat Komisioner KPU kabupaten/kota serta tamu undangan juga kooperatif sehingga memudahkan pelaksanaan pamnya,” pungkas Vendra. (*/dev)

Artikel Proses Rekapitulasi Suara Dijaga Ketat Ratusan Personel Kepolisian pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua KPU Kaltim, Mohammad Taufik mengungkapkan, sejatinya dari hasil rekapitulasi tersebut telah diketahui perolehan suara empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang meramaikan Pilgub Kaltim 2018.

Namun aturan KPU mengharuskan penyelenggara pemilu memberikan peluang pada peserta pilgub agar dapat mengadukan keberatan dan aduan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan MK.

“Setelah rekapitulasi ini, nanti ada waktu tiga hari. Nanti kami akan melakukan kegiatan di MK untuk menghadiri gugatan. Tetapi kalau selama tiga hari tidak ada, maka penetapan akan dilakukan setelah tiga hari dari sekarang (kemarin, Red.),” ungkap Taufik, Ahad (8/7) kemarin.

Tenggat waktu gugatan tersebut berlaku secara umum di seluruh daerah yang menyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. “Jadi kita tunggu saja, siapa yang mengajukan gugatan. Yang jelas KPU tetap memegang teguh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

Ketua Bawaslu Kaltim Saipul menyebut, masa jeda tiga hari setelah rekapitulasi suara tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilkada.

“Semua paslon bisa mengajukan keberatan terhadap sesuatu yang mereka anggap belum klir di KPU. Termasuk juga PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Red.),” ujarnya.

Kata Saipul, pengajuan sengketa di MK memiliki syarat tertentu. Syaratnya, adanya selisih maksimal 2,5 persen paslon pemenang dan penggugat. Khusus di Kaltim, selisih antar paslon pemenang dan kalah melebihi standar tersebut.

“Namun di sisi lain, besok (hari ini, Red.) Bawaslu akan menyampaikan status laporan paslon nomor urut 4. Tentu saja berdasarkan penelusuran, kajian, serta pengumpulan keterangan dan alat bukti,” terangnya.

Dari pantauan Metro Samarinda, hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi mendapat 288.166 suara dan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat 302.987 suara. Kemudian Isran Noor-Hadi Mulyadi memperoleh 417.711 suara dan Rusmadi-Safaruddin mengantongi 324.226 suara.

Secara keseluruhan, suara sah dalam Pilgub Kaltim 2018 yakni sebanyak 1.333.090 suara dan suara tidak sah sebanyak 50.110. Jika dikalkulasi, suara sah dan suara tidak sah sebanyak 1.383.200 suara.

Dengan begitu, paslon nomor urut 3, Isran-Hadi menempati urutan tertinggi dibanding tiga paslon lainnya. Pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut unggul di lima kabupaten/kota. Antara lain Kabupaten Berau, Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Posisi berikutnya diraih paslon nomor urut 4, Rusmadi-Safaruddin. Paslon tersebut berhasil mengungguli pasangan lain khususnya di Balikpapan dan Kutai Barat.

Sementara Jaang-Ferdi menempati posisi ketiga, unggul di Kutai Timur dan Mahakam Ulu. Kemudian posisi terendah diraih paslon nomor urut 1, Sofyan-Rizal. Paslon yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut hanya berhasil unggul di Bontang (selengkapnya lihat info grafis).

WALK OUT, SAKSI RASA TUNTUT REKAPITULASI DITUNDA

Rekapitulasi suara hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 yang dilaksanakan KPU Kaltim, Ahad (8/7) kemarin di Hotel Bumi Senyiur Samarinda diwarnai kericuhan. Halini dikarenakan adanya adu argumentasi antara penyelenggara pemilu dan saksi pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Rusmadi-Safaruddin (RASA).

Koordinator Saksi dan Guru Ahli paslon RASA, Agus Salim menyatakan, pihaknya meminta rekapitulasi ditunda. Penundaan pelaksanaan rekapitulasi diperlukan untuk menghargai proses penyelesaian aduan paslon nomor urut 4 tersebut di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

“Mengapa? Bahwa kami dari koordinator saksi telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan-kesalahan dari pihak penyelenggara pilkada (pemilihan kepala daerah, Red.). Ada sebanyak 1.211 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bermasalah,” ujar Agus.

Usalan penundaan tersebut tentu saja tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan saksi-saksi tiga paslon lainnya. Dengan catatan, mayoritas penyelenggara dan peserta pemilu menginginkan agar pleno dan rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Merasa tak terima atas keputusan tersebut, Agus Salim bersama dua saksi paslon RASA lainnya memilih keluar dari ruangan. Karenanya, perwakilan saksi paslon tersebut tidak mengikuti tahapan rekapitulasi dan pleno KPU Kaltim.

Agus Salim berdalih, aksi walk out sebagai bentuk protes saksi paslon karena tuntutannya tidak terpenuhi. Dia berpendapat, seharusnya KPU menghargai proses penyelesaian laporan yang sedang berlangsung di Bawaslu.

“Tentu ada ruang yang harus diberikan. Kami meminta KPU untuk menunda pelaksanaan pleno ini sampai jelas dan terang apa yang kami ajukan di Bawaslu,” klaim Agus. Dia mengaku heran KPU tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan pleno. Padahal kegiatan tersebut dapat ditunda pada hari berikutnya.

“Kenapa buru-buru rekap atau pleno dan tidak menunggu penyelesaikan masalah di Bawaslu? Jika rekapitulasi ini dipercepat, maka akan menutup hak dari paslon nomor 4 untuk mencari kebenaran dan keadilan,” kata dia.

Menambahkan Agus Salim, Koordinator Bidang Hukum paslon RASA, Supriyana berpendapat, semua hasil yang diputuskan KPU tetap akan diterima oleh timnya. Namun demikian, KPU juga diminta untuk menghargai tahapan penyelesaikan laporan di Bawaslu.

“Jadi aduan kami itu hanya menjadi koreksi bagi penyelenggara. Persoalan menang dan kalah itu biasa. Dan pasangan calon nomor urut 4 istikamah menerima hasil apapun di pilgub ini,” sebutnya.

Karena itu, jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik di Bawaslu Kaltim, pihaknya akan mengadukannya pada Bawaslu RI di Pusat. Kemudian apabila ditemukan pelanggaran yang sengaja dilakukan penyelenggara pemilu, tim paslon RASA tak segan mengadukannya pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Juga tidak menutup kemungkinan kami akan mengadukan masalah ini ke MK (Mahkamah Konstitusi, Red.). Tetapi kami tunggu dulu hasil rekapitulasi dan pleno ini. Sebenarnya kami ingin masalah ini diselesaikan di tingkat KPU dan Bawaslu Kaltim. Tetapi jika tidak sesuai dengan harapan, maka kami akan adukan di pusat,” ucapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Kaltim, Mohammad Taufik berpendapat, walk out yang dilakukan saksi paslon nomor 4 dalam rekapitulasi dan pleno tidak mempengaruhi tahapan kegiatan tersebut. Pasalnya semua aduan yang berkaitan dugaan pelanggaran dalam Pilgub Kaltim dapat diselesaikan di tingkatan masing-masing.

Jika pelanggaran dilakukan di TPS, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Kemudian silakan proses di Bawaslu berjalan dan rekapitulasi ini berjalan sesuai jadwalnya masing-masing,” jelas Taufik.

Senada, Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengaku penyelesaikan masalah yang diajukan paslon nomor 4 sedang diproses di Bawaslu. Karena penetapan jadwal rekapitulasi atau pleno KPU dan tahapan penyelesaikan kasus tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara.

“Rekapitulasi itu kewenangan dari KPU. Kemudian untuk penanganan pelanggaran itu kewenangan Bawaslu. Semuanya ini sedang berproses. KPU juga sedang berjalan. Begitu juga dengan Bawaslu,” ungkap Saipul.

Disinggung kemungkinan pengajuan penundaan rekapitulasi dan pleno dari Bawaslu, Saipul menyebut, KPU tidak meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu. “Karena rekapitulasi dan pleno ini tugasnya KPU. Sedangkan kami hanya mengawasi saja. Kalau tidak diminta memberikan masukan, ya kami tidak sampaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, aduan yang disampaikan tim paslon nomor urut 4 belum dibuktikan dengan pelanggaran yang secara nyata mengganggu jalannya Pilgub Kaltim. Maka bisa saja pleno tersebut ditunda oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu.

“Tetapi aduan itu kan hanya bersifat administratif. Pembuktiannya nanti juga hanya bersifat administratif. Karena bukti yang disampaikan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif di TPS,” terangnya. (*/um)

REKAPITULASI HASIL PILGUB KALTIM 2018

Berau

Sofyan-Rizal                     : 13.060

Jaang-Ferdi                       : 23.476

Isran-Hadi                        : 23.650

Rusmadi-Safaruddin       : 15.738

Suara sah                          : 75.925

Suara tidak sah                : 2.275

Suara sah dan tidak sah  : 78.199

Balikpapan

Sofyan-Rizal                     : 82.488

Jaang-Ferdi                       : 22.115

Isran-Hadi                        : 68.647

Rusmadi-Safaruddin       : 83.491

Suara sah                          : 256.741

Suara tidak sah                : 11.750

Suara sah dan tidak sah  : 267.491

Bontang

Sofyan-Rizal                     : 26.882

Jaang-Ferdi                       : 5.864

Isran-Hadi                        : 19.423

Rusmadi-Safaruddin       : 13.097

Suara sah                          : 65.266

Suara tidak sah                : 1.363

Suara sah dan tidak sah  : 66.628

Samarinda

Sofyan-Rizal                     : 43.575

Jaang-Ferdi                       : 81.741

Isran-Hadi                        : 113.372

Rusmadi-Safaruddin       : 73.746

Suara sah                          : 313.434

Suara tidak sah                : 12.542

Suara sah dan tidak sah  : 324.976

Kutai Barat

Sofyan-Rizal                     : 3.198

Jaang-Ferdi                       : 25.992

Isran-Hadi                        : 9.891

Rusmadi-Safaruddin       : 24.657

Suara sah                          : 63.738

Suara tidak sah                : 1.026

Suara sah dan tidak sah  : 64.764

Kutai Kartanegara

Sofyan-Rizal                     : 58.007

Jaang-Ferdi                       : 59.736

Isran-Hadi                        : 96.045

Rusmadi-Safaruddin       : 57.729

Suara sah                          : 271.517

Suara tidak sah                : 11.217

Suara sah dan tidak sah  : 282.734

Kutai Timur

Sofyan-Rizal                     : 17.254

Jaang-Ferdi                       : 32.464

Isran-Hadi                        : 30.949

Rusmadi-Safaruddin       : 20.296

Suara sah                          : 100.963

Suara tidak sah                : 2.092

Suara sah dan tidak sah  : 103.055

Mahakam Ulu

Sofyan-Rizal                     : 404

Jaang-Ferdi                       : 7.434

Isran-Hadi                        : 2.748

Rusmadi-Safaruddin       : 2.917

Suara sah                          : 13.503

Suara tidak sah                : 117

Suara sah dan tidak sah  : 13.620

Paser

Sofyan-Rizal                     : 20.716

Jaang-Ferdi                       : 24.257

Isran-Hadi                        : 29.715

Rusmadi-Safaruddin       : 17.185

Suara sah                          : 91.873

Suara tidak sah                : 3.798

Suara sah dan tidak sah  : 95.671

Penajam Paser Utara

Sofyan-Rizal                     : 22.582

Jaang-Ferdi                       : 19.908

Isran-Hadi                        : 23.271

Rusmadi-Safaruddin       : 15.370

Suara sah                          : 81.131

Suara tidak sah                : 3.931

Suara sah dan tidak sah  : 85.062

Total Suara

Sofyan-Rizal                     : 288.166

Jaang-Ferdi                       : 302.987

Isran-Hadi                        : 417.711

Rusmadi-Safaruddin       : 324.226

Suara sah                          : 1.333.090

Suara tidak sah                : 50.110

Suara sah dan tidak sah  : 1.383.200

Artikel Pemenang Pilgub Belum Diputuskan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Koordinator Saksi dan Guru Ahli paslon RASA, Agus Salim menyatakan, pihaknya meminta rekapitulasi ditunda. Penundaan pelaksanaan rekapitulasi diperlukan untuk menghargai proses penyelesaian aduan paslon nomor urut 4 tersebut di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

“Mengapa? Bahwa kami dari koordinator saksi telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan-kesalahan dari pihak penyelenggara pilkada (pemilihan kepala daerah, Red.). Ada sebanyak 1.211 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bermasalah,” ujar Agus.

Usalan penundaan tersebut tentu saja tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan saksi-saksi tiga paslon lainnya. Dengan catatan, mayoritas penyelenggara dan peserta pemilu menginginkan agar pleno dan rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Merasa tak terima atas keputusan tersebut, Agus Salim bersama dua saksi paslon RASA lainnya memilih keluar dari ruangan. Karenanya, perwakilan saksi paslon tersebut tidak mengikuti tahapan rekapitulasi dan pleno KPU Kaltim.

Agus Salim berdalih, aksi walk out sebagai bentuk protes saksi paslon karena tuntutannya tidak terpenuhi. Dia berpendapat, seharusnya KPU menghargai proses penyelesaian laporan yang sedang berlangsung di Bawaslu.

“Tentu ada ruang yang harus diberikan. Kami meminta KPU untuk menunda pelaksanaan pleno ini sampai jelas dan terang apa yang kami ajukan di Bawaslu,” klaim Agus. Dia mengaku heran KPU tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan pleno. Padahal kegiatan tersebut dapat ditunda pada hari berikutnya.

“Kenapa buru-buru rekap atau pleno dan tidak menunggu penyelesaikan masalah di Bawaslu? Jika rekapitulasi ini dipercepat, maka akan menutup hak dari paslon nomor 4 untuk mencari kebenaran dan keadilan,” kata dia.

Menambahkan Agus Aslim, Koordinator Bidang Hukum paslon RASA, Supriyana berpendapat, semua hasil yang diputuskan KPU tetap akan diterima oleh timnya. Namun demikian, KPU juga diminta untuk menghargai tahapan penyelesaikan laporan di Bawaslu.

“Jadi aduan kami itu hanya menjadi koreksi bagi penyelenggara. Persoalan menang dan kalah itu biasa. Dan pasangan calon nomor urut 4 istikamah menerima hasil apapun di pilgub ini,” sebutnya.

Karena itu, jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik di Bawaslu Kaltim, pihaknya akan mengadukannya pada Bawaslu RI di Pusat. Kemudian apabila ditemukan pelanggaran yang sengaja dilakukan penyelenggara pemilu, tim paslon RASA tak segan mengadukannya pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Juga tidak menutup kemungkinan kami akan mengadukan masalah ini ke MK (Mahkamah Konstitusi, Red.). Tetapi kami tunggu dulu hasil rekapitulasi dan pleno ini. Sebenarnya kami ingin masalah ini diselesaikan di tingkat KPU dan Bawaslu Kaltim. Tetapi jika tidak sesuai dengan harapan, maka kami akan adukan di pusat,” ucapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Kaltim, Mohammad Taufik berpendapat, walk out yang dilakukan saksi paslon nomor 4 dalam rekapitulasi dan pleno tidak mempengaruhi tahapan kegiatan tersebut. Pasalnya semua aduan yang berkaitan dugaan pelanggaran dalam Pilgub Kaltim dapat diselesaikan di tingkatan masing-masing.

Jika pelanggaran dilakukan di TPS, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Kemudian silakan proses di Bawaslu berjalan dan rekapitulasi ini berjalan sesuai jadwalnya masing-masing,” jelas Taufik.

Senada, Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengaku penyelesaikan masalah yang diajukan paslon nomor 4 sedang diproses di Bawaslu. Karena penetapan jadwal rekapitulasi atau pleno KPU dan tahapan penyelesaikan kasus tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara.

“Rekapitulasi itu kewenangan dari KPU. Kemudian untuk penanganan pelanggaran itu kewenangan Bawaslu. Semuanya ini sedang berproses. KPU juga sedang berjalan. Begitu juga dengan Bawaslu,” ungkap Saipul.

Disinggung kemungkinan pengajuan penundaan rekapitulasi dan pleno dari Bawaslu, Saipul menyebut, KPU tidak meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu. “Karena rekapitulasi dan pleno ini tugasnya KPU. Sedangkan kami hanya mengawasi saja. Kalau tidak diminta memberikan masukan, ya kami tidak sampaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, aduan yang disampaikan tim paslon nomor urut 4 belum dibuktikan dengan pelanggaran yang secara nyata mengganggu jalannya Pilgub Kaltim. Maka bisa saja pleno tersebut ditunda oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu.

“Tetapi aduan itu kan hanya bersifat administratif. Pembuktiannya nanti juga hanya bersifat administratif. Karena bukti yang disampaikan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif di TPS,” terangnya. (*/um)

Artikel Saksi RASA Walk Out, Tuntut Rekapitulasi Hasil Pilgub Kaltim Ditunda  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul menyebut, rapat tersebut akan menentukan penghentian atau tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan gubernur. Dasarnya, Bawaslu akan menelaah terlebih dulu ucapan orang nomor satu di Bumi Etam tersebut.

“Tetapi mungkin itu itu agak sulit untuk ditindaklanjuti. Kan tidak ada data dan bukti yang bisa memberikan petunjuk. Makanya kami akan rapat dan akan lihat bisa atau tidaknya itu dijadikan bukti awal,” ungkapnya.

Gubernur Kaltim dua periode tersebut, lanjut Saipul, dalam keterangannya tidak menyebutkan sumber informasi politik uang tersebut. Sehingga akan menyulitkan Bawaslu untuk mendalami kasus tersebut.

“Kami sudah minta dan tanyakan dari mana asal informasi itu. Beliau tidak menyebutkan ke mana kami harus bertanya mengenai asal informasi money politic,” ujarnya.

Awang hanya membawa uang bernomor seri merah dan hitam. Awang menilai, nomor seri tersebut dapat dijadikan bukti untuk mendalami kasus politi uang di Pilgub Kaltim 2018.

Namun faktanya, uang dengan nomor seri merah dan hitam telah lumrah beredar di tengah masyarakat. Bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pilgub Kaltim, uang dengan nomor seri demikian telah digunakan untuk transaksi formal.

“Kalau ada uang yang beredar di luar kewajaran seperti nomor seri biru atau ungu, baru bisa kami telusuri. Karena itu tidak lazim di masyarakat. Tetapi jika itu lazim, emang bagaimana kami bisa jadikan dasar money politic?” tanya Saipul heran.

Kata dia, bukti yang disampaikan gubernur dapat membingungkan Bawaslu. Pasalnya, petunjuk dan bukti nyata patut diketengahkan untuk memperkuat proses pendalaman dugaan politik uang.

“Minimal harus ada dua alat bukti agar kami bisa melanjutkan kasus ini. Alat bukti bahwa telah terjadi transaksi. Kemudian dibuktikan dengan waktu dan tempatnya di mana. Kemudian harus ada rekomendasi dan siapa yang menjadi aktor di balik itu. Semuanya harus jelas,” tegasnya.

Disinggung kemungkinan adanya pendalaman terhadap uang yang berasal dari Singapura, Saipul berujar, informasi awal didapatkan Bawaslu bahwa uang tersebut didatangkan menggunakan pesawat pribadi.

“Kami sudah dalami itu. Enggak bisa pesawat pribadi masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan. Semuanya harus menyampaikan laporan pada otoritas setempat. Enggak bisa dari Singapura langsung ke daerah tertentu. Kan kita punya teritorial wilayah udara. Sekecil apapun itu pasti terpantau oleh radar,” ujarnya.

Pun demikian, pihaknya tidak dapat mendalami isu bahwa politik uang tersebut dialamatkan pada paslon nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi. Pasalnya segala bukti permulaan belum terpenuhi.

“Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, ya kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk memanggil mereka,” tutupnya. (*/um)

Artikel Nomor Seri Merah dan Hitam Lumrah  pertama kali tampil pada Bontang Post .

BREAKER: “Kalau kedatangan Pak Awang ke Bawaslu dalam konteks hanya mengklarifikasi pernyataan beliau sebelumnya, dan tidak disertai bukti yang memadai, itu sama halnya menuntut atau memaksa Bawaslu mencari jarum di tumpukan jerami,”. Herdiansyah Hamzah (Pengamat Hukum dan Politik Unmul Samarinda)

SAMARINDA – Membuka tabir dugaan adanya praktik politik uang di Pilgub Kaltim layaknya sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Begitulah tugas yang harus dilakukan Bawaslu Kaltim. Sebab pada pemeriksaan, Jumat (6/7) lalu, Gubernur tak satu lembar barang bukti pun yang Awang Faroek Ishak limpahkan saat memberikan keterangan kepada pengawas pemilu.

Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menyayangkan ketiadaan alat bukti yang diserahkan Awang Faroek kepada Bawaslu. Karena tanpa itu, pengawas pemilu akan kesulitan membongkar dugaan pelanggaran pemilu yang telah gubernur sebutkan.

“Kalau kedatangan Pak Awang ke Bawaslu dalam konteks hanya mengklarifikasi pernyataan beliau sebelumnya, dan tidak disertai bukti yang memadai, itu sama halnya menuntut atau memaksa Bawaslu mencari jarum di tumpukan jerami,” kata dia kepada Metro Samarinda, Sabtu (7/7) kemarin.

Menurut dia, kalau sejak awal gubernur tidak memiliki atau enggan menyerahkan barang bukti kepada Bawaslu, maka sebaiknya informasi adanya dugaan kecurangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim tidak perlu diungkapkan ke publik. Apalagi dalam forum resmi yang diadakan pemerintah.

“Seperti petunjuk adanya nomor seri uang yang berbeda disampaikan Pak Awang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016, terkait politik uang, kemudian mengharapkan Bawaslu hanya mengandalkan keterangan Pak Awang, maka itu memaksa Bawaslu mencari jarum di tumpukan jerami,” tegasnya.

Kata dia, jika benar gubernur mendapati adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka seharusnya gubernur menyertakan barang bukti saat menyampaikan klarifikasi kepada Bawaslu Kaltim. Dengan demikian, Bawaslu bisa menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya.

“Harusnya memang disertai bukti-bukti memadai. Setidaknya, Pak Awang menyampaikan informasi yang dia peroleh. Kalau bicara soal adanya uang yang dikirim lewat kargo dari Singapura, tuduhan itu mestinya disampaikan lokasinya di mana dan kapan itu dilakukan,” katanya.

Karenanya, ia menganggap kedatangan gubernur ke Bawaslu Kaltim tanpa disertai bukti-bukti memadai hanyalah kedatangan yang sia-sia saja. “Kendalanya itu ada di situ. Jadi sia-sia saja Pak Awang datang ke situ kalau tanpa disertai bukti-bukti yang memadai,” tegasnya.

Pria yang karib disapa Castro ini menyebutkan, upaya membuka tabir dugaan praktik politik uang di pilgub Kaltim akan berbeda jika sedianya gubernur mau melaporkan masalah tersebut. Pasalnya, bila masalah itu dilaporkan, maka Bawaslu bisa mengambil langkah penyelidikan.

“Secara hukum, kalau Pak Awang melaporkan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Bawaslu harus menindaklanjutinya. Tetapi kedatangan Pak Awang kemarin (Jumat, Red.) sifatnya hanya menyampaikan klarifikasi,” ucapnya.

Di sisi lain, kata dia, seperti dugaan adanya perbedaan nomor seri uang yang disampaikan gubernur, sejatinya bukanlah kewenangan Bawaslu. Kalaupun ada temuan uang palsu misalnya, maka itu masuk ranah tindak pidana. Dan kanalnya bukan di Bawaslu, tetapi di kepolisian. “Susah juga Bawaslu kalau tidak ada bukti atau pentunjuk yang cukup,” ujarnya.

Castro menjelaskan, dugaan pelanggaran pemilu yang dapat diproses Bawaslu, ketika laporan yang disampaikan memenuhi unsur. Misalnya, apa aktivitas yang dilakukan. Kalau itu politik uang, maka siapa yang melakukan, apa buktinya dan dimana tempatnya.

“Kalau unsurnya terpenuhi, tentu Bawaslu berkewajiban menindaklanjutinya. Tapi kalau data yang diberikan kosong, Bawaslu juga tidak berkewajiban menindaklanjuti itu,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, munculnya kekisruhan politik antara gubernur dan Isran Noor, tidak boleh dilihat hanya dalam konteks paslon yang didukung gubernur kalah. Melainkan juga harus dipandang karena adanya permasalahan lainnya.

“Cara berpikir Pak Awang yang tidak disertai bukti memadai, bisa diterjemahkan itu adalah cara berpikir politik. Latar belakang Pak Awang sebenarnya karena kegaduhan dari Pak Isran. Belum dilantik, dia sudah menyampaikan akan mengaktifkan Rumah Sakit Islam dan mengevaluasi pembangunan masjid di lapangan Kinibalu,” tuturnya.

Secara administratif, kata Castro, posisi Isran baru sah sebagai gubernur apabila dia telah dilantik nantinya. Karenanya, ia menyarankan, agar kegaduhan tidak berkepanjangan, maka sebaiknya Isran menahan diri dulu. “Sabar sedikit dulu lah. Kalau sudah dilantik, ya silahkan tancap gas,” ujarnya.

Dia juga menyarankan, agar Isran dan Hadi Mulyadi mulai menyusun tim transisi, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo ataupun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya tim itu akan melakukan sinkronisasi program apa saja yang akan dilakukan ke depan. Misalnya program apa yang mau dilanjutkan ataupun dievalusi, lalu alasannya apa.

“Kemudian memasifkan komunikasi politik, baik terhadap paslon yang kalah, partai politik, termasuk dengan Pak Awang dan kabinetnya. Dan saya kira itu jauh lebih penting dilakukan saat ini. Karena tim transisi itu bisa melibatkan semua pihak,” tandasnya. (drh)

Artikel “Ini Mencari Jarum di Tumpukan Jerami”  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat bersilaturahmi dengan awak media di ruang kerjanya, Jumat (6/7) lalu, Meiliana menyebut, kelancaran dan keamanan pilkada Kaltim bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian. Melainkan tanggung jawab semua stakeholder.

“Media massa juga menjadi bagian penting dari kelancaran pilkada. Dan kami sangat berharap media massa ikut membangun dan menjaga kondusifitas pilkada dengan pemberitaan yang positif dan baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengharapkan, media tidak terjebak dalam isu atau pemberitaan yang dapat memicu munculnya konflik dan gesekan di masyarakat. Pasalnya, tak jarang ada pemberitaan yang diangkat dengan tujuan sebagai alat provokasi dan propaganda pihak tertentu.

“Masyarakat kan ada yang terkadang hanya membaca judul berita. Ada juga yang membaca judul dan isi berita tapi tidak dibaca sampai selesai. Akibatnya masyarakat menjadi salah paham dan terpengaruh dengan isu yang tidak jelas,” tuturnya.

Karenanya, Bunda Mei begitu sapaannya ,menginginkan media baik media cetak, televisi, radio hingga media online dapat berpartisipasi menjaga kondusifitas pilkada Kaltim. Apalagi proses rekapitulasi surat suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim saat ini sudah mulai memasuki tahap akhir di KPU Kaltim.

“Proses rekapitulasi surat suara oleh KPU Kaltim sudah mulai dilakukan pada tanggal 8-9 Juli. Tentu kami berharap media ikut membantu mempublikasikan pemberitaan yang baik dan mendidik masyarakat agar pilkada Kaltim yang aman dan kondusif bisa kita wujudkan bersama,” pintanya.

“Ya, kalau ada pemberitaan yang bisa memunculkan kegaduhan di masyarakat, kami harapkan bisa disaring oleh teman-teman media. Mari kita sama-sama menjaga pilgub ini agar berjalan dengan lancar, aman, damai, dan berkualitas,” tambahnya.

Meski begitu, Meiliana mengaku, semaksimal mungkin Pemerintah Kaltim akan bekerja keras mengawal jalannya pilgub yang aman dan damai. Lewat instrumen keamanan seperti pihak kepolisian, pihaknya telah meminta untuk selalu mengawal pilgub disetiap tahapannya.

“Melalui desk pilkada, kami akan terus mengawal jalannya proses pilgub. Dan kami berharap semua stakeholder juga ikut ambil bagian mengawalnya. Apapun dan siapapun yang nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih, mari kita dukung dan hargai bersama sebagai hasil dari proses demokrasi,” ucapnya. (drh)

Artikel Media Diharapkan Jaga Kondusifitas Pilgub  pertama kali tampil pada Bontang Post .