Tahun Politik, APBD Tercekik

SAMARINDA -Tahun 2018 bakal menjadi warsa yang berat bagi Pemprov Kaltim. Pada tahun politik lokal tersebut, beban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan tertumpuk pembiayaannya dalam APBD 2018. Itu tergambar dari proyeksi sementara yang disusun pemprov.

Ya benar saja, tahun depan merupakan pengujung periode kepemimpinan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan wakilnya Mukmin Faisyal. Sepanjang kepemimpinan keduanya, ada tujuh proyek dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) diluncurkan.

Secara bersamaan, kesemuanya mesti tuntas dikerjakan dan dilunasi pembayarannya. Belum lagi, beban terhadap belanja mengikat lainnya yang tidak dapat dirasionalisasi juga banyak. Item penerimaan dipasang hanya Rp 6,75 triliun.

Bila dibanding tahun ini, ada selisih Rp 1,34 triliun dari total penerimaan Rp 8,09 triliun. Dari nominal Rp 6,75 triliun tersebut, sebesar Rp 6,53 triliun tak bisa diganggu gugat. Artinya, kapasitas riil fiskal daerah cuma Rp 224,49 miliar. (lihat grafis)

Sisa dana tersebut yang bisa dibelanjakan 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov.  Kecenderungan penurunan dimulai pada 2014. Saat itu, APBD Kaltim Rp 12,33 triliun atau turun Rp 2,8 triliun dari tahun sebelumnya.

Pada 2015, anggaran kembali turun menjadi Rp 11,53 triliun. Tahun lalu sebesar Rp 7,9 triliun. Strategi ikat pinggang yang sudah dua tahun lalu diterapkan, hampir dipastikan terus berlanjut. “Angka itu (Rp 6,75 triliun) belum final. Kami masih mencoba menghitung dan mengevaluasi kembali,” ujar Sekprov Kaltim Rusmadi dijumpai di Kegubernuran Kaltim, Jumat (17/3).

Meski dalam situasi keuangan yang sulit tersebut, pemerintah tetap optimistis. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berada di pundak pemprov, digaransi tetap berjalan baik. Di balik kesulitan itu, disebutnya menjadi tantangan. “Tahun terakhir, tetap berharap program yang ditetapkan bisa mencapai target,” tuturnya.

Maka itu, kata dia, anggaran yang tersedia diprioritaskan untuk mencapai target program yang dicanangkan pemprov. Dalam upaya mencapai target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013–2018, pemprov menggunakan pendekatan money follow program. Dari situ, fokus prioritas ditetapkan.

Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim itu menerangkan, paling tidak saat evaluasi triwulan pertama tahun anggaran 2017, sudah diperoleh kondisi riil keuangan dan potensi target tahun depan.

Bagaimana prediksinya? Rusmadi mengatakan, tak jauh berbeda dengan tahun ini. Diakuinya, tantangan tahun depan ialah beban semakin berat. “Kan belum juga proses RKPD (rencana kerja pemerintah daerah). Ini masih rapata koordinasi teknis, segera Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) provinsi,” tuturnya.

Dia melanjutkan, sebelum berbentuk RKPD, pihaknya terlebih dulu koordinasi dan konsultasi ke DPRD Kaltim. Dalam upaya peningkatan pendapatan, potensi dari dana bagi hasil relatif tak banyak berubah.

Maka itu, pemprov mendorong kinerja BUMD. Disinggung suntikan modal berupa anggaran yang beberapa tahun belakang tak diberikan, bukan jadi adangan. Menurut ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaltim itu, dengan modal yang dimiliki BUMD sekarang sudah bisa membuat BUMD menggali potensi pendapatan baru. “Tantangan tidak hanya Bank Kaltim, tapi semua BUMD,” imbuh dia.

Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain menambahkan, dalam menyusun RKPD 2018 bertema Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata, pemprov mengacu terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pada 2016 dan perkiraan capaian pada 2017. Di samping itu, tak keluar dari RPJMD 2013–2018. Dalam tema RKPD ada 12 prioritas dan 36 arah kebijakan pembangunan. “Kami akan menajamkan integrasi sumber pendanaan. Untuk memastikan pelaksanaan program,” ucapnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, dewan hanya dalam posisi menunggu penyampaian resmi untuk dibahas bersama. “Nanti kami pertanyakan dari mana asumsi penerimaan itu,” kata politikus PKB itu, Ahad (19/3). (ril/rom/kpg/gun)