SANGATTA – Tahun ini menjadi tahun yang berat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim. Pasalnya, minimnya anggaran membuat mereka tidak memiliki program kerja yang cukup signifikan.
Bahkan jika nantinya DP3A tidak mendapat support anggaran di APBD Perubahan tahun ini, maka lembaga anti bodi bagi permasalahan perempuan dan anak ini terancam berjalan tanpa ada kegiatan kedinasan.
Kepala DP3A Kutim Aisyah mengungkapkan, tahun ini instansi yang dipimpinnya hanya kebagian Rp 1,2 miliar APBD 2017. Dana ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan kesekretariatan. Semisalnya persuratan dan administrasi.
“Kalau memang ada permasalahan perempuan dan anak yang berkaitan dengan kami, ya kami hanya sebatas berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait,” kata dia ditemui belum lama ini di kantornya.
Meski begitu, Aisyah bersyukur karena dari anggaran yang diterima pihaknya tersebut masih ada sebagian yang bisa dialokasikan untuk dana pendampingan kasus anak. Dana itu diperlukan mengingat kasus anak masih cukup tinggi di Kutim.
“Nilainya saya lupa. Tapi yang jelas ada anggaran yang disiapkan dibagian pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA). Dana itu digunakan untuk penangganan dan konsultasi kekerasan bagi wanita dan anak. Karena ada bimbingan psikologis,” sebutnya.
Namun demikian, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim ini mengaku tetap akan berupaya bekerja semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Diantaranya dengan terus meningkatkan koordinasi dengan semua steakholder terkait.
“Program kerja yang bisa dikoordinasikan dengan instansi, tentu akan kami perkuat. Karena masalah pendampingan dan pembinaan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terhenti. Karena itu adalah hak mereka yang harus dilindungi pemerintah,” tandasnya. (drh)
