SANGATTA – Sedikitnya sudah lima Pegawai Negri Sipil (PNS) di Pemkab Kutim yang disikat lantaran bermain-main dengan narkoba. Kelimanya dipecat secara tidak hormat. Ini merupakan konsekuensi berat bagi pegawai yang mencari jalan sesat dengan mengkonsumsi ataupun mengedarkan barang haram.
Jelas saja Pemkab Kutim tak ingin menampung pegawai yang demikian. Karena keberadaannya tidak membawa kebaikan, melainkan keburukan bagi Pemkab Kutim.
“Sejauh ini sudah ada lima PNS yang terjerat narkoba diberi sanksi pemberhentian,” ujar Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.
Pemkab Kutim tidak memberikan toleransi bagi pegawai baik PNS maupun TK2D yang terlibat narkoba. Semua akan disingkirkan. Masih banyak pegawai yang bersungguh-sungguh mengabdikan diri untuk daerah.
“Kami sangat serius dengan masalah narkoba. Mau dia PNS ataupun TK2D. Jika bersalah maka akan mendapat sanksi. Kalau memang hasil putusan (pengadilan) terbukti menjadi pengguna maupun pengedar, sanksinya adalah pemecatan. Kita tidak main-main,” tegasnya.
Karenanya, ia berpesan agar kiranya semua pegawai tidak terlibat ke dalam narkoba. Karena hal itu tidak membawa dampak positif sedikitpun. Malah bersampak negatif. Baik buat dirinya, orang lain, terlebih pemerintah.
“Mending memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu lebih utama ketimbang bergelut dengan barang haram,” katanya.
Untuk diketahui, Kutim merupakan wadah empuk masuknya narkoba dari negara tetangga, maupun daerah sekitar. Pasalnya, Kutim menghubungkan antara wilayah utara hingga selatan dan daerah lainnya.
Baik lewat darat maupun lewat laut. Seperti yang belum lama terungkap, sabu 14 Kg asal Tarakan, masuk ke Kutim untuk diedarkan di Samarinda. Begitu juga wilayah laut yang masuk melalui Kecamatan Sandaran.
Di wilayah Kaltim, angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang juga cukup memprihatinkan.
Kaltim masuk lima besar di antara provinsi lain se Indonesia. Sedangkan Kutim sendiri berada pada posisi di peringkat ketiga se Kaltim. (dy)
