SANGATTA – Beberapa kabupaten dan kota mengeluh atas kebijakan baru tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibebankan kepada Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Diantaranya, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Daerah Rembang. Mereka cukup keberatan. Namun tidak di Kutim. Semua berjalan lancar dan aman. Tak ada permasalahan. Bahkan, pembayaran THR bagi PNS sesuai dengan jadwal. Mereka semua dapat sesuai dengan peraturan.
Menurut Sekretaris Daerah Irawansyah, Pemkab Kutim tak mengalami masalah dalam pemberian THR bagi PNS. THR selalu diberikan dalam setiap tahunnya saat Hari Raya Idulfitri. Tidak tahun ini saja. THR untuk PNS sudah dianggarkan dari APBD.
“Tidak ada masalah. Untuk ASN sudah semua. Anggarannya sudah ada. Parsel juga ada. Ini merupakan kebijakan,” ujar Sekda Irawansyah.
Bahkan lanjut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, itu, Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) juga mendapatkan THR. Semua merupakan kebijakan Pemkab Kutim. Tak lain, untuk memanjakan mereka yang sudah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama setahun lamanya.
“Tak luput, masyarakat Kutim juga mendapatkan THR. Jadi kita berbahagia bersama-sama. Senang bersama. Mudahan saja, apa yang kami berikan dapat membantu mereka,” kata Mantan Sekwan itu.
Diketahui, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS daerah bersumber dari APBD.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14. (dy)
