BONTANG – Tes karakteristik pribadi (TKP) menjadi momok bagi peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS. Banyak peserta yang gagal memenuhi nilai ambang batas di tes tersebut. Itu diungkapkan Sunarya, Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Bontang, Sunarya.
Total dari 1.952 peserta tes, hanya 105 orang yang mencapai passing grade. TKP minimal harus bisa mencapai nilai 143, lalu tes wawasan kebangsaan (TWK) 75, dan tes intelegensi umum (TIU) 80. Khusus kategori peserta terbaik predikat cum laude, nilai TIU harus mencapai minimal 85.
Kategori khusus penyandang disabilitas passing grade minimal 260. Nilai TIU minimal 70, dan kategori formasi jabatan dokter spesialis, infrastruktur, dan ahli lainnya, nilai akumulatif SKD minimal 298 dengan nilai TIU sesuai passing grade.
Sunarya belum dapat memastikan formasi mana saja yang telah terisi berdasarkan tes tersebut. Demikian pula formasi yang kosong, akibat seluruh pelamar tidak dapat menggapai nilai ambang batas. “Kami buka data yang tersegel ini masih tadi pagi,” ucapnya.
Tapi dia memastikan, dari 2.035 peserta yang lolos seleksi berkas, sebanyak 83 peserta memilih tidak mengikuti SKD. Mulai dari sesi pertama hingga akhir. Dari 196 formasi yang dibuka, 2 formasi tanpa pelamar. Meliputi dokter bedah saraf dan dokter anestesi.
Jumlah yang lolos SKD secara otomatis bakal menuju tahapan berikutnya, yakni seleksi kemampuan bidang (SKB). Waktu pelaksanaan tes tersebut masih menunggu petunjuk dari BKN.
Sementara, Kepala BKPP Artahnan Saidi mengatakan situasi ini bukan hanya terjadi di Bontang. Bahkan informasi yang dia peroleh, persentase kelulusan hanya mencapai 7 persen dari jumlah peserta yang mendaftar.
“Menurut saya ini fenomena nasional. Dari tiga komponen passing grade, satu yang paling berat yakni TKP,” kata Artahnan.
Ia pun menunggu kebijakan pemerintah pusat sehubungan kondisi ini. Mengingat akan sangat rugi jika terdapat formasi yang tidak terisi.
Meskipun demikian, Artahnan memuji sistem seleksi yang dipakai. Aspek kecepatan, keakuratan, dan transaparan dinilai telah terpenuhi. Bahkan peserta yang mendaftar tanpa dikenai biaya pungutan. (ak/edw)
