bontangpost.id – Presiden Jokowi menyampaikan kriteria calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yakni berlatar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Adapun beberapa nama yang di gadang-gadang akan menahkodai Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana dan Ridwan Kamil.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Daerah (Barmuda) Anderiy Syachrum menyampaikan bahwa untuk struktur Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Hak Preogratif Presiden berdasarkan amanat UU IKN pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”
“Kami sepakat kriteria yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa calon Kepala Badan Otorita dari latar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman dalam memimpin daerah, karena hal tersebut merupakan kriteria ideal untuk Kepala Otorita yang akan mengawal pembangunan IKN,” ujar Anderiy, Senin (31/1/2022).
Lebih lanjut, Anderiy berharap untuk calon wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara berlatar belakang tokoh Kalimantan dan juga memiliki pengalaman dalam memimpin Daerah.
“Hal ini, menurut kami patut di pertimbangkan oleh Presiden Jokowi agar dalam struktur Badan Otorita IKN ada keterwakilan tokoh Kalimantan, karena tokoh lokal memahami kondisi sosial, budaya serta lingkungan masyarakat Kalimantan, sehingga dapat mengambil peran penting dalam membantu Kepala Badan Otorita dalam menyukseskan Pembangunan IKN,” jelasnya.
Dari DPP Barmuda ada beberapa tokoh Kalimantan yang layak untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN), di antaranya Pangeran Khairul Saleh, Hadi Muliadi, dan Irianto Lambrie.
Pertama, Pangeran Khairul Saleh, ia sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, juga sebagai Sultan Banjar, sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banjar Dua Periode dari 2005 hingga 2015.
Melihat pengalaman Pangeran Khairul Saleh, ia dinilai sangat layak untuk mengisi struktur badan otorita IKN.
Kedua, Hadi Muliadi yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim, dia selama ini memiliki peran penting dalam proses perpindahan IKN di Kaltim sehingga namanya patut untuk di pertimbangkan untuk mengisi struktur badan otorita IKN.
Terakhir, Marthin Billa yang sekarang menjabat anggota DPD RI, ia juga memiliki pengalaman sebagai kepala daerah Bupati Malinau periode 2001-2011. Kini ia juga dipercaya sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, sehingga Marthin juga dinilai layak untuk menempati posisi strategis dalam struktur badan otorita IKN.
“Perlu dipahami bahwa ini bukan ego kedaerahan, tapi memang suatu kebutuhan bagi struktur Badan Otorita IKN. Sebagai upaya menciptakan kolaborasi antara tokoh nasional dan daerah dalam suksesi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Anderiy.
Salah satu hal yang dikhawatirkan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, dijelaskan Anderiy, masyarakat lokal akan jadi penonton. Maka dengan keterwakilan tokoh Kalimantan dalam struktur IKN juga akan menjadi jawaban dari kekhawatiran tersebut. (myn)
