bontangpost.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) menyebut, daftar tunggu calon jemaah haji di Bontang, diprediksi mencapai 39 tahun. Ini merupakan tertinggi bila dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.

Kasi Penyelenggara Umrah dan Haji Kemenag Bontang Najamuddin mengatakan, tingginya daftar tunggu haji lantaran kuota dan peminat tak seimbang. Setiap tahun Bontang menerima kuota haji melalui embarkasi Balikpapan sebanyak 146 orang. Namun yang melakukan pendaftaran selama pandemi ini mencapai 200-300 orang. Sementara di waktu normal, bisa 500-700 orang.

“Yang daftar dan kuota kan jauh lebih banyak yang daftar. Makanya daftar tunggu makin panjang,” sebutnya ketika dikonfirmasi, Selasa (1/2/2022) sore.

Hingga kini, Kemenag mencatat ada 5.600 orang yang mendaftar haji. Namun saban tahun hanya 146 saja yang diberangkatkan ke tanah suci Mekkah.

Dari 146 orang itu, ada 1-2 calon jemaah haji bisa menjadi prioritas. Yakni mereka yang berusia di atas 65 tahun, dan sudah lama mendaftar namun tak kunjung berangkat. Bila syarat memenuhi, Kemenag Bontang bakal mengirim surat ke Kemenag Pusat agar calon jemaah tersebut diberikan rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji lebih dulu.

“Bukan berarti dia baru daftar tahun ini, terus tahun depannya sudah bisa berangkat. Enggak begitu juga. Tetap kami lihat sudah berapa lama dia menjadi daftar tunggu,” sebutnya.

Adapun untuk mendaftar haji, mulanya warga mesti membayar setoran awal Rp 25 juta. Setoran ini juga menjadi tanda, calon jemaah tersebut mendapat nomor kursi.

Nanti, ketika akan berangkat, mereka diminta membayar sisanya berdasarkan biaya haji di tahun pemberangkatan yang telah ditetapkan pemerintah. Misal di tahun lalu, Kemenag dan DPR sepakat biaya haji dipatok Rp 37 juta. Maka untuk berangkat, jemaah membayar sisa setoran Rp 12 juta.

“Jadi tinggal sisanya saja dibayar. Tergantung berapa biaya haji yang ditetapkan pemerintah,” sebutnya.

Najamuddin menambahkan, sejatinya biaya haji untuk embarkasi Balikpapan mencapai Rp 72 juta. Calon jemaah haji hanya membayar Rp 35 juta karena sisanya disubsidi pemerintah.

“Kenapa begitu, karena dana haji dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hasilnya itulah digunakan untuk mensubsidi calon jemaah haji kloter selanjutnya,” tandasnya. (*)