ANGATTA – Belum jelasnya nasib usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara (Kutara), membuat sejumlah tokoh dan masyarakat yang tinggal di delapan kecamatan dalam waktu dekat bakal mendatangi Gubernur Kaltim Awang Faoek Ishak di Samarinda. Mereka akan meminta mantan Bupati Kutim tersebut serius memperjuangkan pemekaran yang sudah dijanjikan. Mengingat, baik secara studi, kelengkapan berkas, hingga potensi sumberdaya alam yang dimiliki, wilayah tersebut sudah sangat siap untuk dimekarkan dari Kutai Timur (Kutim).
“Kalau masih belum ada kejelasan, kami (tokoh dan masyarakat di 8 kecamatan, Red.) ramai-ramai akan mendatangi gubernur. Kami akan minta keadilan pak gubernur. Karena beliau sebagai orang tua yang kami sayangi. Apakah 2017 atau 2018, yang penting (usulan DOB Kutara, Red.) masuk prolegnas (Program Legeslasi Nasional) DPR RI. Jadi jangan kami ditinggal,” kata Ketua Forum Komunikasi Benteng Mawakal Mugeni, Kamis (9/2) kemarin.
Dirinya sangat menyayangkan pernyataan gubernur yang hanya memperjuangkan Berau Pesisir yang dimekarkan dari Kabupaten Berau dan Paser Selatan dari Kabupaten Paser untuk masuk dalam usulan prolegnas DPR RI 2015-2019. Sebab, jika dibandingkan dengan Kutara, kedua daerah tersebut masih jauh tertinggal dari segi kesiapan untuk dimekarkan dari kabupaten induknya. Mulai dari luasan wilayah, jumlah penduduk, potensi SDA, hingga investasi yang dilakukan pengusaha.
“Kutara sudah siap semuanya. Misalnya, bagaimana cadangan batubara dan emasnya disana. Bagaimana perkebunan kelapa sawitnya kita disana sudah beroperasi. Bahkan juga sudah ditunjang dengan pabrik pengolahannya yang terbesar se Kaltim. Coba daerah lain, pasti tidak sesiap Kutara,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Mugeni, pemekaran Kutara menjadi DOB juga mendapat dukungan penuh dari kabupaten induknya. Sebab, Pemkab Kutim siap mengucurkan dana segar senilai Rp 300 miliar untuk mendukung pelaksanaan DOB Kutara. Apalagi, Komisi II DPR RI dan DPD RI sudah meninjau langsung kesiapan Kutara. Hasilnya, Kutara sudah sangat siap untuk dimekarkan menjadi kabupaten.
“Dulu, pak gubernur yang minta agar usulan dipercepat. Setelah hasil paripurna DPRD keluar, pak gubernur juga mengeluarkan rekomendasi. Dan hebatnya, bupati dengan DPRD juga sudah membuat Mou untuk masalah dana. Jadi kurang apalagi,” sebut Mugeni.
Pemkab Komitmen Dukung Kutara
Terpiah, Bupati Kutim Ismunandar menyatakan akan terus mendukung pemekaran Kutai Utara (Kutara) untuk mendapat status sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Dukungan tersebut dilakukan dengan membantu proses kelengkapan berkas pengajuan usulan, hingga memberikan jaminan penyaluran bantuan operasional berupa dana segar sebesar Rp 300 miliar.
“Yah, kami (Pemkab Kutim, Red.) sangat mendukung keinginan masyarakat itu. Makanya, kami fasilitasi usulannya, sampai menyiapkan anggaran jika nanti usulan diterima,” kata Ismu.
Tak hanya itu, lanjut dia, usulan pemekaran Kutara juga sudah dibahas bersama di Kementerian Dalm Negeri (Kemendagri). Serta mendapat rekomendasi resmi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk dimasukkan dalam Prolegnas tahun ini. Sehingga tidak ada alasan jika pengajuan DOB Kutara kemudian tidak terakomodir dalam agenda Prolegnas.
“Yang jelas kalau usulan Kutara belum masuk prolegnas, kami belum terima informasinya. Tapi, kami akan coba berkoordinasi dengan gubernur untuk mencari kepastiannya,” akunya. (aj)
