Untuk melancarkan pembangunan Kilang Bontang, pemkot akhirnya mengubah RTRW di Kelurahan Bontang Lestari. Sejumlah dampak bakal dirasakan masyarakat sekitar.
BONTANG – Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kelurahan Bontang Lestari dipastikan bakal bersulih rupa selepas Perda No 13 Tahun 2019 tentang RTRW Bontang 2019-2039 disahkan pada 6 Desember 2019 lalu.
Lahan minimal seluas 1.000 hektare (Ha) di kelurahan ini bakal beralih guna dari permukiman dan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi kawasan industri. Khususnya untuk pembangunan grass root refinery (GRR) Bontang. Yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
“Sedikitnya, ada 1.088 kepala keluarga (KK) di 9 RT yang bakal terkena imbas berubahnya penataan kota ini,” kata Lurah Bontang Lestari, Usman.
Dia menyebut, dampak sosial dari peralihan ini nantinya akan menjadi tugas pihak ketiga yang berinvestasi dalam pembangunan Kilang Bontang. Pemkot hanya menjembatani. Fasilitasi yang dimaksudnya itu berupa perubahan beleid tata ruang ini dan sosialisasi ke warga yang bakal terkena dampak. Negosiasi bentuk dampak sosial yang bakal diterima warga bergantung mufakat dari investor dan warga. Bentuknya, bisa berupa santunan atau pemberian rumah baru bagi warga pemilik lahan.
“Bisa saja seperti itu,” ujarnya.
Megaproyek bernilai investasi Rp 197,58 triliun itu akan menggunakan jalur di darat dan laut. Plotting di kawasan di darat sudah diakomodasi lewat Perda RTRW yang baru disahkan. Sementara dari bibir pantai hingga laut, pemkot masih menunggu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang tengah digodok Pemprov Kaltim rampung.
Menurut informasi yang didapat Usman, dampak kilang juga turut dirasakan warga di Pulau Tihitihi dan Selangan.
“Mungkin juga dipindahkan. Bergantung keputusan pemkot seperti apa nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Bontang Amiruddin menyebut, Bontang Lestari dipilih karena kontur tanah yang datar dan belum banyak dipadati permukiman.
“Selain itu, ada pelabuhan milik Indomico Mandiri yang bisa mendukung hadirnya kilang di sana,” tuturnya.
Kilang Bontang sendiri akan menempati 600 Ha dari 1.000 Ha yang disediakan pemkot. Sisanya digunakan untuk infrastruktur pendukung kilang. Disinggung soal permukiman warga yang bakal terdampak, Amiruddin mengaku hal itu langsung ditangani investor.
“Kami hanya memfasilitasi,” tukasnya. (*/eza/rdh/kpg)
