BONTANG – Selama 2018 ini, Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) telah menyalurkan bantuan santunan kematian kepada ahli waris dari keluarga yang meninggal sebanyak Rp 326 juta. Penyaluran santunan per ahli waris sebesar Rp 1 juta, artinya Dissos-P3M tahun ini sudah menyalurkan bantuan santunan kematian ke 326 ahli waris.
Kepala Seksi Jaminan Sosial Dissos-P3M, Ali Katuwo mengatakan, anggaran Rp 326 juta tersebut merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Sampai minggu pertama Juli 2018 lalu, semua anggaran tersebut telah tersalurkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya kata Ali, jika anggaran dari APBD murni telah habis terpakai untuk membayar santunan, namun di satu sisi masih ada beberapa ahli waris yang belum menerima, maka pembayarannya akan ditunda sampai Dissos-P3M mendapatkan lagi kucuran dana dari Pemkot.
“Di APBD Perubahan (APBD-P) nanti telah kami usulkan. Proyeksinya sekitar Rp 250 juta untuk membayar ahli waris yang belum terbayarkan,” ujarnya
Ali menyebut, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini jumlah ahli waris yang belum terbayar mencapai sekitar 40 orang. Dirinya berharap, pihaknya bisa mendapatkan anggaran di APBD-P sehingga semua ahli waris yang meninggal tahun ini bisa terbayarkan. Jika anggaran yang tersedia tahun ini belum memenuhi, maka akan dibayarkan pada anggaran 2019 mendatang.
Ali berharap, di tahun depan ketersediaan anggaran untuk santunan kematian bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga Pemkot bisa memenuhi kebutuhan santunan yang belum terbayarkan.
Sebagai informasi, pemberian santunan kematian ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Bontang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Bontang. Setiap ahli waris yang mengajukan permohonan, akan mendapat santunan kematian. Syarat pengambilannya dilakukan oleh ahli waris dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baik yang meninggal maupun ahli waris, surat permohonan, surat keterangan ahli waris bermaterai, maupun akta kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Waktu pengajuan permohonan maksimal dilakukan dengan durasi waktu 6 bulan dari waktu meninggalnya anggota keluarga tersebut. Jika tidak diajukan dalam kurun waktu 6 bulan, maka bantuan santunan tersebut akan hangus alias tidak bisa mengajukan lagi. (bbg)
