bontangpost.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi menetapkan calon anggota legislatif serta capres-cawapres peserta Pemilu 2024. Akan tetapi, para pendukung dan relawan telah riuh menabikan calon-calon pilihannya.
Selain kelompok pendukung dan simpatisan, ada juga kelompok yang enggan memilih atau mendukung calon-calon tertentu di pemilu.
Fenomena golput bukan barang baru di Indonesia. Sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.
Istilah Golongan Putih atau Golput muncul sebelum Pemilu 5 Juli 1971 digelar. Tepatnya pada 28 Mei 1971 yang dideklarasikan bersama-sama oleh Arief Budiman Cs di Jakarta.
Golput menjadi istilah yang digunakan untuk merepresentasikan kelompok masyarakat yang enggan memberikan suaranya kepada partai politik di pemilu. Lebih karena alasan politis. Bukan teknis seperti tak bisa datang ke tempat pemilihan umum.
Kendati demikian, kaum golput biasanya tetap menggunakan hak pilih dengan mendatangi bilik suara. Mereka mencoblos lebih dari satu gambar partai politik atau mencoblos bagian putih dari surat suara hingga suara mereka dianggap tidak sah.
Ada juga kaum golput yang tak datang ke TPS atas kesadaran politis. Bukan sekadar alasan teknis.
Tak hanya sekadar istilah, Golput juga menjadi gerakan protes politik terhadap pemerintah Orde Baru.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu, menurut kaum golput, telah mencederai semangat Orde Baru yang menghendaki pemilu secara demokratis. Hal tersebut yang menjadi alasan gerakan protes politik golput muncul.
Mereka menganggap pemilu pertama era Orde Baru telah dirancang untuk memenangkan partai Golkar. Ditempuh dengan menggunakan kekuatan ABRI dan birokrat pemerintah yang dilegitimasi melalui UU Pemilu No. 15 tahun 1969.
“Golongan Putih bukanlah suatu organisasi. Dia adalah identifikasi, identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan sekarang karena aturan permainan demokrasi dinjak-injak,” bunyi poin pertama Manifesto Golput dikutip dari buku bertajuk Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput.
“Tidak saja oleh partai-partai politik (seperti ketika mereka mencetuskan UU Pemilihan Umum), tapi juga oleh Golongan Karya, yang dalam usaha memenangkan pemilihan umum ini, menggunakan aparat pemerintah dan cara-cara yang di luar batas aturan permainan dalam suatu masyarakat yang demokratis.”
Kampanye golput pun dilakukan sebagai bentuk protes atas pemilu yang disebut tidak demokratis tersebut. Salah satunya dengan dengan menyebarkan pamflet hingga menempelkan plakat di sejumlah daerah di Jakarta bertuliskan “Tidak memilih adalah hak saudara”, “Golongan putih adalah penonton yang baik” hingga “Tolak paksaan dari manapun.”
Protes tersebut bukan tanpa konsekuensi. Sejumlah aktivis yang mengkampanyekan Golput sempat ditahan hingga dituduh sebagai antek-antek komunis lantaran dituding menghambat proses demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan arsip Harian Merdeka, setidaknya 14 aktivis golput ditahan oleh ABRI pada 14 Juni 1971.
Namun, meski kampanye dilakukan secara masif, angka golput kala itu hanya mencapai 5,98 persen di Pemilu 1971.
Hasil pemilu yang diumumkan pada 3 Juli 1971 itu menunjukkan Golkar menang telak dengan perolehan suara sebesar 62,80 persen. Sembilan partai lain jika digabungkan hanya mendapat suara sebesar 37,20 persen.
Saat itu terdapat 10 peserta pemilu yang terdiri dari 8 peserta sejak pemilu sebelumnya dan dua peserta baru.
Peserta pemilu sebelumnya yakni Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Persatuan Tarbiah Islamiah (Perti).
Lalu, dua peserta pemilu baru yaitu Golongan Karya (Golkar) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
Usai pemilu 1971, kampanye golput terus dilakukan lantaran pemilu selama Orde Baru dinilai sekadar ajang basa-basi untuk memberikan legitimasi kekuasaan pada penguasa. Namun, angka golput tetap kecil.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyari dalam jurnal yang dipublikasikan UGM pada 2009 menunjukkan persentase golput di pemilu era Orde Baru konsisten di angka satu digit. Hanya setahun sebelum Soeharto lengser angka persentase golput mencapai dua digit.
Usai Orde Baru Runtuh
Usai Soeharto lengser dan Orde Baru runtuh, pemilu kembali diadakan pada tahun 1999. Angka golput di tahun-tahun awal pemilu era reformasi justru mengalami kenaikan.
Misalnya di tahun 1999, angka persentase golput masih mencapai 10,40 persen. Lima tahun berselang yakni pada pemilu legislatif 2004, angka persentase golput meroket dua kali lipat ke angka 23,34 persen.
Pada pileg 2009, menurut data KPU, angka persentase golput melonjak ke angka 29,01 persen. Setelahnya, angka persentase golput di pileg tercatat KPU mengalami penurunan.
Sementara itu, berdasarkan data KPU, tingkat persentase golput di pilpres sejak 2004 hingga 2019 pun tak jauh lebih baik dibandingkan persentase golput di pileg.
Tingkat persentase golput Di pilpres 2004 hingga 2014 terus melonjak. Di 2004, KPU mencatat persentase golput di angka 20,24 persen di 2009 di angka 25,19 persen dan 2014 mencapai angka 20,22 persen.
Baru di 2019 tren kenaikan golput dipatahkan dan berhasil turun hingga 18,03 persen.
Namun angka 18,03 persen ini terbilang masih tinggi. Jika dibandingkan dengan perolehan suara partai politik di Pemilu 2019, angka golput ini hanya kalah dari PDIP sebagai pemenang pemilu yang mendapatkan suara untuk pemilu legislatif sebesar 19,91 persen.
Gerindra di posisi kedua hanya mendapat perolehan suara 12,51 persen dan Golkar 12,15 persen.
Diprediksi turun di 2024
Merunut hasil riset litbang Kompas di Januari 2023, tren penurunan golput akan terus berlanjut hingga Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, berbagai kalangan antusias menggunakan hak suaranya.
Namun, tetap ada potensi golput jika kekecewaan terhadap pemerintah terus meningkat dan dimobilisasi oleh kalangan tertentu.
Survei Litbang Kompas menyatakan hanya 0,6 persen responden generasi Z (pemilih berusia 17-26 tahun) berniat golput. Generasi Y muda (pemilih berusia 27- 33 tahun) terdapat 1,0 persen yang berniat golput dan dari Generasi Y tua ada sebanyak 1,3 persen.
Lalu, hanya 1,3 persen responden dari kalangan Generasi X (Pemilih berusia 34-55 tahun) yang berniat untuk golput dan 1,0 persen kelompok Baby Boomers (pemilih usia 56-74 tahun) yang hendak golput.
Seluruh responden dari lima kalangan generasi memiliki antusias tinggi dalam mengikuti pemilu 2024 yang akan datang.
Sebanyak 67,8 persen responden dari generasi Z mengaku akan memilih capres, partai dan caleg. Diikuti responden dari generasi Y muda sebesar 77,9 persen, generasi Y tua 73,1 persen, generasi X 68,1 persen dan Baby Boomers 75,3 persen.
Survei Litbang Kompas dilakukan melalui metode wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.202 responden pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Tetap ada potensi golput
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memiliki pandangan yang berbeda terkait potensi golput di pemilu 2024 mendatang.
Koordinator nasional JPPR Nurlina Dian Paramita menilai gelombang golput bisa saja muncul kembali di pemilu 2024 mendatang.
Terlebih, menurut Dian, masa kampanye pemilu kali ini tak lebih dari tiga bulan, sehingga membuat para kontestan tak punya banyak waktu untuk menarik hati para calon pemilih.
“Potensi tersebut akan berpeluang besar terjadi pada pemilu tahun 2024 karena para calon yang berkontestasi dalam pemilu tidak dapat optimal membangun chemistry dengan pemilih,” kata Mita.
Ia pun menilai metode alternatif kampanye melalui media sosial belum efektif menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membangun hubungan untuk mendapat kepercayaan masyarakat.
Apalagi masih banyak daerah 3T di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet.
Mita menilai terdapat kemungkinan gerakan golput yang terorganisir seperti di tahun 1971 dapat bangkit kembali di tengah situasi masyarakat saat ini yang kerap menghadapi tindakan represif negara untuk mengatasi konflik.
Mita mengambil contoh penangangan konflik kasus di Rempang, Batam yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk mengorganisir gerakan golput akibat kekecewaan terhadap pemerintah.
“Apabila ke depan pemerintah merespons kasus-kasus (seperti) Rempang dengan pendekatan represif akan menimbulkan letupan-letupan lain yang akan muncul, serta muncul rasa kekecewaan masyarakat yang notabene pemilih,” jelas Mita.
“Mereka berpotensi mengorganisir kekuatan untuk menolak sesuatu termasuk melakukan golput,” Mita menambahkan.
Di Pemilu 2024 nanti, masyarakat memiliki hak untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD serta capres-cawapres di hari yang sama yakni 14 Februari 2024.
Sejauh ini belum ada daftar caleg dan capres-cawapres yang resmi. KPU masih melakukan penelitian terhadap caleg yang didaftarkan partai politik. Masa pendaftaran capres-cawapres pun belum dibuka. (Cnn)
Â
