Mahasiswa Bentrok dengan Polisi
SANGATTA – Aksi unjuk rasa memperingati may day yang digelar aliansi mahasiswa di Gedung DPRD Kutim nyaris berakhir ricuh, Selasa (2/5) siang kemarin. Hal itu dikarenakan mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung dewan untuk bertemu langsung dengan para wakil rakyat.
Sebelumnya, aksi yang dikawal puluhan personil kepolisian ini diminta bubar karena dianggap tidak mengantongi izin. Mahasiswa yang menolak beradu mulut. Situasi berubah menjadi ricuh setelah sejumlah mahasiswa ngotot tetap melanjutkan aksi.
Akibatnya, aksi saling dorong antara masa aksi dan kepolisian tidak bisa terelakan. Ujungnya terjadilah kericuhan. Beberapa mahasiswa yang dianggap provokatif kemudian diamankan polisi.
Beruntung kegaduhan tersebut dapat diredakan setelah mahasiswa dan kepolisian masing-masing menarik diri. Selain itu, pihak DPRD Kutim juga bersedia menemui masa aksi.
Sebelum berdialog, masa aksi meminta beberapa rekannya yang sempat diamankan dilepaskan. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran berkenan berdialong langsung dengan masa aksi yang berlangsung di ruangan panel.
Kasat Intel Polres Kutim AKP Sumardi yang turun langsung mengawal pengamanan aksi mengaku bila aksi tersebut tidak memiliki izin dari pihaknya. Pemberitahuan baru diterima pihaknya menjelang aksi. “Atas dasar itulah kami meminta mereka bubar,” katanya di tengah aksi masa.
Koordinator aksi Vhyvurrahman mengatakan aksi yang digelar pihaknya sepenuhnya aksi damai. Aksi ini meminta komitmen para wakil rakyat memperjuangkan kesejahteraan parah buruh.
Pada aksi tersebut ada 10 poin yang jadi tuntutan. Antara lain meminta DPRD Kutim mendorong pencabutan PP 75/2015 tentang Pengupahan. Pasalnya, aturan pengupahan tersebut tidak pro buruh.
Selain itu, meminta pemerintah menetapkan 7 jam kerja efektif bagi buruh, mendorong kebebasan berserikat tanpa intervensi pemerintah, kebebasan berekpresi dan menyatakan pendapat, dan memberikan perlindungan pekerja.
“Tuntutan lainnya, kami meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang tidak membayar upah dan tunjangan pekerja, berikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hapus outsorsing, naikan UMKS Kutim 40 persen, dan berikan tempat hunian laik pada pekerja,” serunya.
Kepada masa aksi, Yulianus Palangiran mengaku menyabut baik semua usulan mahasiswa. Persoalan tersebut selanjutkan akan disatukan bersama tuntutan aksi para serikat buruh yang lebih dulu menyuaran aspirasinya, Selasa (2/5) paginya.
“Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sama dengan serikat buruh. Mereka meminta kesejahteraan pekerja diperhatikan dan diperjuangkan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan utu, lanjutnya, pihaknya menjadwalkan mengadakan rapat terbuka tanggal 23-34 Mei 2017. Semua masalah pekerja akan dibahas pada forum tersebut.
“Semua perusahaan yang beroperasi di Kutim wajib hadir. Termasuk serikat buruh dan pemerintah. Nanti akan kami layangkan surat. Jika memang mahasiswa ingin ikut, kami membuka ruang,” tutur politisi Demokrat ini.
Untuk diketahui, elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut yakni, HMI Sangatta dipimpin Alfian Sinu, LMND Trisdianto, Sapma PP, dan BEM Stiper Saharuddin. Ada juga dari Lingkar Studi Kerakyatan dan Federasi Buruh Indonesia (FBI). (drh)
