BONTANGPOST.ID, Sangatta – Warga Bukit Kayangan RT 28, Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim) puluhan tahun hidup dalam keterbatasan tanpa akses listrik dan air bersih dari pemerintah.
Ironisnya, pemukiman mereka berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan hanya berjarak selemparan batu dari wilayah pertambangan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia.
“Yang paling dekat itu rumah saya, cuman berjarak 60 sampai 70 meter, itu kalau malam bising sekali, suara truk, suara dozer. Dari musholla aja itu terdengar sekali,” kata Hadi, ketua RT 28 Desa Singa Gembara, Minggu (18/5).
Selain hidup dalam keterbatasan fasilitas dasar, warga juga harus menanggung dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang beroperasi nyaris menempel dengan rumah mereka.
Saat musim kemarau, debu dari tambang terbawa angin hingga masuk ke pemukiman. Tak hanya itu, suara bising dari alat berat yang beroperasi nyaris tanpa henti juga mengganggu ketenangan warga.
Yang paling memprihatinkan, air sungai yang selama ini menjadi andalan untuk kebutuhan sehari-hari kini sudah tidak layak. Sejak tahun 2024 airnya berubah keruh, diduga kuat akibat dari aktivitas tambang. Kondisi ini memperparah kesulitan warga yang sejak lama hidup tanpa aliran air bersih.
“Air yang biasa untuk masak, untuk mandi, untuk minum sekarang keruh sungainya karena terdampak oleh kegiatan tambang batubara ini,” kata Hadi.
Sejumlah warga juga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal setelah mandi menggunakan air sungai, padahal sebelumnya air tersebut aman dan biasa digunakan tanpa masalah.
“Ini warga disini kalau mandi disungai itu gatal-gatal semua badannya habis mandi di sungai, dulu gak seperti itu,” tambah Hadi.
Warga berharap jeritan mereka tidak terus-menerus diabaikan. Mereka menuntut pemerintah dan perusahaan tambang untuk segera turun tangan, memberikan solusi nyata, dan memastikan hak dasar mereka sebagai warga negara dipenuhi.
“Pemerintah cobalah tinjau ke sini, di sini juga warga, warganya kan maksudnya gitu nah. Jadi mungkin Dari pemerintah itu dilihatlah daerah kita sudah kena dampaknya, Kalau bisa perusahaan nggak usah bertele-tele lah, langsung ganti rugi atau cepat bertindak gitulah, kasihan warga sini juga,” kata Yulia Mutiawati, anggota BPD Singa Gembara. (*)
