Pelaksanaan APBD Bontang 2016
BONTANG – DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Bontang tahun anggaran 2016, Senin (12/6) di Ruang Rapat III Kantor DPRD.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Faisal didampingi Ketua DPRD Nursalam. Turut hadir Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Plt Sekda Artahnan Saidi, Staf Ahli dan Kabag Setda serta seluruh Kepala Dinas di lingkup Pemkot Bontang.
Lima fraksi silih berganti menyampaikan pandangannya. Pandangan pertama disampaikan Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) yang diwakili oleh Setiyoko Waluyo. Dalam pemaparannya fraksi dengan komposisi empat partai itu menyoroti realisasi pendapatan yang belum melampaui target anggaran yang telah di tetapkan.
“Hasil perhitungan selisih antara pendapatan dan belanja tercatat realisasi surplus sebesar Rp 48 miliar. Berdasarkan anggarannya mencapai 4,04 persen, sedangkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 26 miliar sehingga diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 74 miliar,” terang Setiyoko.
Selain itu ADPS juga mempertanyakan target dan realisasi belanja yang dianggap tidak dapat terlaksana dengan baik. Semisal, belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp 500 juta, namun realisasi hanya Rp 39 juta atau hanya 7,89 persen. “Mohon penjelasan Wali Kota,” tandasnya.
Pandangan selanjutnya disampaikan oleh Partai Golkar, yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Golkar Muslimin. Tak banyak hal yang disoroti partai beringin ini. Dalam penjelasannya Fraksi Golkar mengapresiasi capaian terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang belum lama ini diraih Pemkot Bontang. “Semoga ini dapat mengacu Pemkot untuk terus memberikan yang terbaik,” ucapnya.
Kemudian pandangan umum ketiga disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) oleh Ketua Fraksi, Bakhtiar Wakkang, dalam pemadangannya secara umum fraksi Nasdem menyoroti perlunya Pemkot Bontang untuk melakukan trobosan-trobosan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kendati PAD Bontang mengalami peningkatan, namun partai besutan politisi Surya Paloh tersebut menilai masih banyak sumber-sumber yang belum digali secara optimal.
“Dengan PAD yang besar ketergantungan kita terhadap dana perimbangan nantinya sedkit berkurang bilamana kondisi perekonomian lemah,”ungkapnya.
Fraksi Gerindra mengimbau agar perencanaan penganggaran dapat dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Semisal pemberian insentif bagi guru SMA/SMK sederajat pasca alih kelola dari Pemkot ke Provinsi yang belum menemukan kejelasan. Kemudian fraksi Gerindra juga mengimbau agar Pemkot dapat lebih proaktif melakukan pendataan bagi perusahaan yang beroperasi di Bontang namun belum memiliki izin.
Terakhir, pemandangan umum Fraksi Hanura Perjuangan yang dibacakan oleh Agus Suhadi. Dalam pemaparannya partai duet Hanura dan PDIP itu meminta agar Pemkot dapat memproteksi anak-anak terhadap pelecehan seksual, kemudian meminta Pemkot agar dapat menerapkan full day school dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.
“Kami juga meminta agar Pemkot memaksimalkan pembangunan fasilitas umum seperti pasar dan jalan,”tutupnya. Usai pemandangan umum lima fraksi dibacakan, rencananya Selasa (13/6) hari ini sekira pukul 09.00 Wita Wali Kota akan menanggapi pemandangan umum fraksi di Gedung DPRD Bontang. (*/nug)
