SANGATTA – Sengketa lahan dan tapal batas, baik antar desa, kecamatan, hingga kabupaten kerap menjadi masalah. Bahkan, di Kutai Timur (Kutim) baru 40 persen persoalan tersebut yang dinyatakan clean and clear. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kutim pun mengambil langkah dengan mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa di wilayahnya, Selasa (18/7) kemarin.
Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang mengatakan permasalahan lahan kerap terjadi di wilayah kecamatan dan desa. Permasalah sengketa atau tumpang tindih kepemilikan lahan itu kerap melibatkan antara masyarakat dengan perusahaan atau antara sesama anggota masyarakat sendiri.
“Makanya kami kumpulkan semua camat dan kades untuk menginventarisasi permasalahannya. Setelah itu, akan kami lanjutkan dengan membahas semua masalah secara khusus per zona,” kata Kasmidi usai memimpin rapat koordinasi yang digelar di ruang Meranti Kantor Setkab Kutim.
Dia mengakui, banyaknya persoalan lahan dan tapal batas yang belum selesai. Itu, akibat kades maupun camat kurang pro aktifnya melaporkan persoalan di wilayahnya. Sehingga masalah tersebut terus berlarut-larut. Upaya seperti ini diharapkan mengikis setiap permasalahan secara bertahap, hingga benar-benar terselesaikan sebelum tahun 2021.
“Disini mereka (camat dan kades) wajib menyampaikan semua permasalahannya. Nanti akan diinventarisasi oleh bagian pembangun, baru dirapatkan secara khusus per wilayah,” ujarnya.
Menurut, Wabup Kasmidi, untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini memang setiap pihak yang bermasalah wajib duduk satu meja untuk sama-sama mencarikan jalan keluar. Tentunya dengan iktikat baik demi menyelesaikan permasalahan. Sehingga semua pihak wajib mengesempingkan ego sektoral, ego kelompok, dan ego pribadi.
Karena kehadiran pemerintah mulai tingkat kabupaten hingga tingkat desa, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karenanya sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Langkah awal kemarin, kami sudah mengumpulkan semua pemilik lahan yang bersengketa dengan pemerintah. Sekarang giliran camat dan kades yang kami panggil,” sebut Kasmidi. (aj)
