BONTANG – Rencana pengerukan Pelabuhan Tursina oleh PT Pupuk Kaltim, mendapat tanggapan serius oleh lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Faisal menyesalkan pemanggilan warga terkait sosialisasi yang dilakukan oleh manajemen PT Pupuk Kaltim.
“Melihat di Bontang Post beberapa waktu lalu, saya sesalkan karena saya tahu siapa aja yang hadir di acara itu dan mewakili dari mana saja,” ungkapnya.
Ia menilai tidak semua perwakilan nelayan datang dalam kegiatan tersebut. Politisi Nasdem ini mengatakan adapun jenis nelayan terdiri dari belat, keramba, dan tangkap. Nelayan tangkap ialah orang yang menangkap ikan dengan pancing maupun peralatan lainnya.
“Kenapa yang dipanggil tidak ada yang mewakili tangkap, jika dilihat dari lokasi pengerukan ini wilayahnya nelayan tangkap,” ujarnya.
Oleh karena itu pimpinan DPRD yang dulunya berprofesi nelayan ini meminta kepada manajemen Pupuk Kaltim agar mengagendakan ulang kegiatan sosialisasi khusus bagi nelayan tangkap. Bahkan, ia secara spesifik menentukan lokasi sosialisasi dimana nelayan tangkap itu tinggal yakni daerah Selambai.
Seperti diketahui, warga Selambai 90 persen memiliki mata pencaharian yang tergantung dari hasil lautan. Sosialisasi ulang tersebut sebagai langkah meminimalisir dampak kegiatan pengerukan.
Di sisi lain, wakil rakyat dari dapil Bontang Utara ini juga menyorot perihal tenaga kerja yang dipakai dalam pengerjaan pengerukan. Agar daerah sekitar lokasi turut dilibatkan sehingga proyek ini berdampak positif bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
“Kalau ada anak nelayan sekitar yang butuh pekerjaan ya bisa dilibatkan,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Suhut Harianto meminta pihak manajemen perusahaan maupun kontraktor membuka posko aduan. Hal tersebut guna menampung keluhan warga akibat dampak yang terjadi.
“Pasti ini berdampak salah satunya turunnya hasil tangkapan, mohon permintaan camat untuk membuka posko aduan dilakukan,” tuturnya.
Selain itu, politisi Demokrat ini juga meminta agar menyerahkan segera jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan jadwal, dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Komisi III untuk melakukan pantuan.
“Nanti kami (Komisi III, Red.) dan DLH akan pantau,” ucapnya.
Terpisah, pihak manajemen Pupuk Kaltim akan merespon secara cepat permintaan dari Komisi III. Mengenai posko aduan sudah disepakati dengan kecamatan akan dipakai layanan call centre.
“Posko aduan bukan berupa bangunan tetapi layanan call centre 24 jam nonstop. Terkait SOP aduan nanti kami siapkan,” kata Project Manager Infrastruktur Pupuk Kaltim, Teguh Ariyanto.
Permintaan untuk memberikan jadwal kegiatan juga disanggupi oleh manajemen perusahaan, sedangkan rencana sosialisasi ulang nantinya akan diagendakan dalam beberapa hari kedepan. (*/ak)
